BMKG Ajukan Survei ‘Gempa’ KEK Mandalika

ITDC dan Pemda belum Respon

KEK Mandalika
WASPADA : KEK Mandalika tidak bebas dari ancaman gempa, pemerintah dan ITDC diminta untuk memberikan perhatian serius lewat program mitigasi yang masif. (AZWAR ZAMHURI/RADAR LOMBOK)

MATARAM – Mitigasi bencana penting dilakukan mengingat daerah ini masuk daerah rawan bencana terutama bencana gempa. Kawasan-kawasan ekonomi  sangat penting mendasarkan pembangunannya pada hasil kajian kebencanaan, tidak terkecuali Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika.

Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Mataram, Agus Riyanto, mengungkapkan pihaknya sudah mengajukan proposal survei mikrozinasi kajian potensi kegempaan di KEK Mandalika kepada pihak ITDC, namun pihak ITDC tidak meresponnya secara serius. “Sudah saya ajukan proposal, tapi belum mendapat respon,” kata Agus kepada Radar Lombok, Rabu (26/6).

BACA JUGA: BMKG : Waspadai Sesar Selatan

Dalam pertemuan penyampaian proposal tersebut, katanya, hadir juga pejabat Pemerintah Provinsi NTB. Namun hingga saat ini tidak ada perhatian serius. Dikhawatirkan isu KEK Mandalika yang berada di zona gempa sesar selatan akan memunculkan rasa takut banyak pihak, terutama mengganggu iklim investasi. Persoalannya gempa tidak mengenal tempat dan waktu. Pemerintah, masyarakat dan semua pihak harus menyadari bahaya gempa. “ Ada Sekda dalam pertemuan itu, tapi pihak ITDC belum merespon,” ungkap Agus menyesalkan.

Dijelaskan Agus, pernyataannya beberapa hari yang lalu agar masyarakat mewaspadai sesar selatan, tidak bermaksud menakut-nakuti masyarakat. Masyarakat harus diberikan informasi agar bisa lebih waspada. 

Lebih jauh Agus memaparkan, sesar selatan yang lebih tepat disebut dengan zona penunjaman dua lempeng gempa, adalah lempeng Australia yang menyusup masuk di bawah lempeng Euro-Asia. “Jika energi dilepaskan di zona itu, apalagi di laut dangkal dan mekanisme patahannya normal dengan kekuatan di atas 7 SR, maka potensi gempa merusak dan tsunaminya besar,” ungkap Agus. 

Apabila sesar selatan mengeluarkan energi, sudah dipastikan KEK Mandalika terdampak. Namun tingkat keparahannya, tergantung jenis dan kekuatan gempa itu sendiri. Disinilah pentingnya hasil survei mikrozinasi kajian potensi kegempaan di KEK Mandalika untuk bisa meminimalisir korban.

Menurut Agus, wilayah-wilayah yang akan terdampak jika sesar selatan mengeluarkan energi, sudah dipetakan. Namun tentu saja membutuhkan survei mikrozinasi agar valid. “Sudah ada lengkap kita punya, dan sudah diserahkan ke BPBD dan pengelola KEK Mandalika,” katanya. 

BACA JUGA: Pemisahan Tenda Pria dan Wanita di Rinjani Dibatalkan

Hal yang harus dipahami, lanjut Agus, BMKG tidak bisa secara pasti meramal gempa kapan akan terjadi. Mengingat, hingga saat ini belum ada teknologi yang bisa meramal kapan gempa terjadi. Terkait masalah tersebut, sangat sering disampaikan oleh BMKG. “Belum ada Iptek, dan negara maju sekalipun gak bisa meramal gempa. Jadi yang penting adalah kesadaran masyarakat harus dibangun, bahwa masyarakat harus paham daerahnya rawan gempa dan berpotensi tsunami, sehingga harus meningkatkan kesiapsiagaan dan kewaspadaannya,” ujarnya. 

Oleh karena itu, Agus mewakili BMKG meminta pemerintah daerah untuk peduli dengan ancaman gempa. Mitigasi bencana harus dimasifkan. “Pemda harus lebih memperhatikan. Ini adalah resiko yang harus diterima bagi kita yang tinggal di margin lempeng. Sehingga mau tidak mau, suka tidak suka, inilah kenyataan yang harus diterima. Maka agar bisa harmoni dengan alam, ya harus kenal tabiat alam. Dan kuasai bagaimana cara menghadapinya, dengan cara beradaptasi,” terang Agus. 

Di dunia ini, kata Agus, setiap menit terjadi gempa. Artinya gempa bisa terjadi kapan saja, tidak mengenal event tertentu, apakah hari-hari besar agama, libur nasional atau cuti bersama. “Masalah kita, kurangnya giat sosialisasi yang dilakukan Pemda atau stakeholder terkait lainnya. Dimaklumi mungkin konsentrasi pada Pokmas dan rehab/rekon pasca gempa. Tapi masyarakat harus selalu waspada dan siap siaga. Bila terjadi gempa sudah mengetahui apa yang harus dilakukan. Saya dan keluarga serta kawan-kawan BMKG lainnya juga tinggal di Lombok, tempat kami berkarya dan hidup. Jadi kami pun sama seperti masyarakat NTB ingin selamat. Ayo mari bersama BMKG NTB siap untuk selamat,” ajaknya. 

Agus kemudian membandingkan antara gempa di Jogja tahun 2006 dengan kekuatan 6,4 skala richter (SR) dan gempa Suruga, Jepang tahun 2009 yang kekuatannya sama 6,4 SR. Wilayah Suruga kepadatan penduduknya mirip Jogja. Namun dalam kejadian tersebut, gempa Jogja mengakibatkan warga meninggal 5.800 orang. sementara gempa Suruga yang meninggal hanya 1 orang. “Ini bukti bahwa mereka yang dengan serius mengupayakan bangunan tahan gempa, akan dapat mengurangi korban sangat signifikan. Pendidikan kegempaan itu sangat penting,” ujar Agus. 

Kondisi di NTB, untuk pembangunan 3 shelter sensor seismik BB saja belum bisa selesai hingga saat ini. Pasalnya, Pemerintah Provinsi NTB yang sudah menyatakan diri siap memberikan lahan, kini menjadi tidak jelas. 

Dituturkan Agus, pada saat audiensi dengan Gubernur NTB Dr Zulkieflimansyah bulan April 2019 lalu, gubernur sangat mendukung. “Bahkan kami ditantang tinggal tunjuk mau tanah dimana, beliau akan berikan. Hanya sepertinya, tidak turun sampai ke kab/kota. Terbukti kami tindaklanjuti ke kab/kota, tidak ada disposisi dari beliau (gubernur, red),” ungkap Agus. 

Saat ini, belum ada kejelasan lahan yang akan diberikan atau dihibahkan seperti hasil pertemuan dengan gubernur. “Karena keterbatasan waktu dimana target Agustus selesai, maka kami berharap untuk pertama adalah izin pinjam pakai. Tapi jika memungkinkan, kami harapkan dapat diberikan bantuan hibah kepada BMKG untuk lokasi shelter,” ucap Agus Riyanto.(zwr)

Bagaimana reaksi anda ?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid