MATARAM – Bank Indonesia concern terhadap pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), baik secara nasional, khususnya lagi di NTB. Hal ini mengingat sektor UMKM memberikan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 57,14% atau senilai dengan Rp7.034,14 triliun dengan serapan tenaga kerja hingga 96,92% dari total tenaga kerja.
Untuk itu, Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi NTB menggelar Capacity Building UMKM Tahun 2024 dalam rangka mempererat engagement dengan para UMKM Binaan dan UMKM Mitra Bank Indonesia Provinsi NTB, selama tiga hari, yakni 25-27 Maret 2024.
Kegiatan silaturahmi dan Capacity Building UMKM ini dirangkaikan dengan pelatihan pencatatan keuangan melalui aplikasi SIAPIK, pelatihan sertifikasi Halal, sosialisasi produk pembiayaan lembaga keuangan dan fasilitas Business Matching pembiayaan, pelatihan fundamental bisnis UMKM dan UMKM Go Digital, Coaching Clinic dan kurasi Modest Fashion, serta Focus Group Discussion (FGD) pengelola Halal Value Chain di Provinsi NTB.
“Rangkaian kegiatan tersebut juga dilaksanakan melalui sinergi dengan Dekranasda, NTB Mall, MES, KDEKS, ISEI, OPD Provinsi terkait dan Pemkot Bima,” kata Kepala Perwakilan BI NTB Berry Arifsyah Harahap, Rabu (27/3).
Tidak hanya UMKM Binaan, BI NTB juga melibatkan UMKM Mitra yang merupakan binaan dari Dinas Perindustrian NTB, PT Amman Mineral dan PT PLN. Hal ini sebagai wujud kolaborasi dan sinergi Bank Indonesia dengan stakeholder untuk bersama membangun dan memajukan UMKM di Provinsi NTB.
“Kegiatan silaturahmi dan Capacity Building UMKM ini juga merupakan milestone pengembangan ekonomi dan keuangan syariah provinsi NTB, oleh karena itu BI NTB turut mengundang 2 (dua) narasumber yang kompeten di bidangnya, yakni Wignyo Rahadi (CEO dan Founder Tenun Gaya) dan Jaya Setiabudi (Founder Yuk Bisnis),” ujar Berry.
Menurut Berry penyelarasan program pengembangan UMKM konvensional dengan program pengembangan ekonomi dan keuangan syariah dilaksanakan sebagai upaya mewujudkan pertumbuhan ekonomi secara inklusif di NTB. Hal ini tidak terlepas dari besarnya potensi ekonomi dan keuangan syariah di Provinsi NTB baik dari sisi pariwisata, pengembangan ekonomi berbasis masjid, pengembangan ekonomi berbasis pesantren hingga pengembangan dana sosial syariah.
“Kegiatan silaturahmi dan Capacity Building UMKM ini merupakan salah satu ikhtiar kita bersama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat ,” ujar Berry.
Dalam hal perkembangan teknologi digital para UMKM dituntut untuk melakukan ragam inovasi dari sisi hulu ke hilir. Merespon kondisi tersebut, Bank Indonesia senantiasa mendorong akselerasi transformasi digital UMKM melalui: Pemanfaatan digital farming pada sektor pertanian untuk peningkatan kapasitas produksi, efisiensi biaya, dan perluasan akses pasar Onboarding UMKM dalam rangka perluasan akses pemasaran UMKM dan Pondok Pesantren melalui kanal pemasaran digital Digital Payment melalui QRIS UMKM sebagai sarana pembayaran digital, pendukung E-Finance melalui pelatihan SIAPIK. (luk)
