TANJUNG – Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Lombok Utara menggelar musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) tahun 2018 di gedung Serbaguna Gondang, Senin (6/3).
Musrenbang ini melibatkan langsung unsur perempuan, anak, pemuda, pelajar dan mahasiswa. Tujuannya untuk mendorong partisipasi semua lini masyarakat dalam perencanaan dan pengambilan keputusan pembangunan daerah. Kepala Bappeda Lombok Utara Heriyanto menyampaikan, Musrembang perempuan, anak, pemuda, pelajar dan mahasiswa salah satu kegiatan inovatif untuk memberikan ruang partisipatif. Sehingga kedepan melalui kegiatan ini pemda dalam merencanakan program daerah lebih lengkap untuk bisa mengakomodir apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. “Pada tahun lalu sudah pernah melaksanakan Musrembang Perempuan. Dan pada tahun kedua ini dilengkapi dengan keterlibatan anak, pelajar dan mahasiswa,” terangnya di hadapan para tamu undangan dan 150 peserta Musrenbang.
Dijelaskan, kegiatan ini didasari UU No. 7/1984 tentang pengesahan konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Kemudian UU No. 25/2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, dan UU No. 23/2014 tentang pemerintah daerah, UU No. 35/2014 tentang perlindungan anak, UU No. 26/2008 tentang pembentukan kabupaten Lombok Utara, PP No. 8/2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, instruksi presiden No. 9/2000 tentang pengarustamaan gender dalam pembangunan nasional, Perda No. 2/2015 tentang pengarustamaan gender. “Saat ini Pemda betul-betul bisa mengetahui apa yang menjadi kebutuhan masyarakat yang dimulai dari anak-anak hingga lansia,” katanya.
[postingan number=3 tag=”klu”]
Musrenbang ini bermaksud mewujudkan perencanaan dan penganggaran pembangunan yang berperspektif gender dan responsif terhadap kebutuhan perempuan maupun laki-laki, perlindungan anak, pemuda, pelajar dan mahasiswa yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan. Sedangkan, kegiatan ini bertujuan untuk mendorong peningkatan partisipasi perempuan, anak, pemuda, pelajar dan mahasiswa agar terlibat dalam proses-proses perencanaan dan pengambilan keputusan, memastikan adanya keterwakilan perempuan, anak, pemuda, pelajar dan mahasiswa sebagai tim delegator yang terlibat dalam Musrenbang regular kabupaten, memastikan isu-isu perempuan, anak, pemuda, pelajar dan mahasiswa tertuang dalam perencanaan, terealiasi dan tersedia alokasi anggaran dalam perencanaan dan penganggaran yang berpersptif gender, inklusif, dan pro poor mulai desa hingga kabupaten. “Dalam pelaksanaan Musrenbang ini akan mendiskusikan tentang perlindungan perempuan, anak dan buruh migran/TKW (KDRT, dan penundaan usia pernikahan). Pendidikan dan peningkatan kapasitas, serta pemberdayaan ekonomi perempuan. Selanjutnya kesehatan ibu, anak dan remaja (gizi ibu balita,kehamilan, persalinan). Lansia dan disabilitas, dan mengenai pelajar, pemuda dan mahasiswa. Dari hasil diskusi ini diharapkan terindentifikasi prioritas permasalahan perempuan, anak, pemuda, pelajar dan mahasiswa dengan tersedianya penanganan isu yang muncul dalam Musrenbang regular tingkat kabupaten,” paparnya.
Sementara itu, Ketua TP PKK Lombok Utara Hj. Rohani Najmul mengatakan, diharapkan dengan kehadiran para perempuan pada Musrenbang ini bisa memberikan ide-ide kreatif sehingga apa yang menjadi hasil Musrenbang agar bisa meningkatkan pembangunan di segala bidang. “Silakan keluarkan semua pikiran untuk memberikan ide-ide dalam kegiatan Musrenbang ini,” pintanya.
Menurutnya, Pemda telah berusaha meningkatkan pelayanan publik sesuai keinginan masyarakat. Akan tetapi, permasalahan-permasalahan yang ada di Lombok Utara masih banyak antara lain, perempuan yang masih buta huruf, ibu hamil kekurangan energi konik, tingginya kasus kekerasan kepada perempuan dana anak seperti kasus percerairan, pemukulan, pelecehan harga diri dan seksual.
Selain itu, angka kemiskinan masih tinggi, angka kematian ibu dan anak, perempuan yang menjadi TKW sangat membutuhkan perlindungan. Ketika terjadi hal yang tidak diinginkan, fasilitas kesehatan dan sarana prasarana pusat pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak saat ini masih belum memadai. “Pelayanan perlindungan perempuan dan anak. Seyogyanya harus ada celter dan rumah anak serta rumah penginapan untuk trauma center. Memang harus disadari masih belajar dari kabupaten lain, tapi tidak menutup kemungkinan akan bisa mengejar daerah lain. Tergantung dari partisipasi masarakat dan harus menjadi tanggung jawab bersama,” tandasnya.
Sementara itu, Bupati Lombok Utara H. Najmul Akhyar berharap musrenbang ini jangan hanya sekedar seremonial saja. Namun harus mampu mengakomodir aspirasi dari perempuan, anak, pemuda, pelajar, dan mahasiswa. Untuk selanjutnya dibawa ke Musrenbang Kabupaten yang akan dilakukan dalam waktu dekat. “Usulan-usulan ini akan dilanjutkan ke SKPD untuk ditindaklanjuti dalam Musrenbang Kabupaten nanti,” harapnya.
Pihaknya menginginkan Musrenbang ini menjadi produktif agar bisa menentukan arah kebijakan Kabupaten Lombok Utara kedepannya. Usulan yang masuk harus menjadi pertimbangan penting dalam pengusulan kegiatan tahun 2018. SKPD yang hadir menyesuaikan dengan perencanaan masing-masing. “Kami tidak menginginkan Musrenbang dari tingkat desa, kecamatan dan yang sekarang hanya formalitas saja. Ini harus jadi pedoman penyusunan APBD 2018,” tutupnya mengakhiri sambutan sekaligus membuka kegiatan Musrenbang. (flo/adv)
