LOBAR–Polres Lombok Barat (Lobar) merilis sejumlah kasus pemanfaatan dana desa (DD) yang masuk laporan polisi. Laporan masuk karena Kades dinilai tidak transparan mengelola uang desa. “Penggunaan anggaran desa, banyak laporan masuk ke kepolisian. Laporan masuk hampir semua sama terkait transparansi pengelolaan anggaran desa,” ungkap Kapolres Lobar AKBP Wengky Adhitiyo Kusumo saat memberikan materi di Rakor Kantibmas di aula kantor Bupati kemarin.
Banyak kasus yang berpotensi membuat Kades masuk penjara. Sebab pengelolaan anggaran desa tidak jelas. Karena itu disarankan daerah meningkatkan pembinaan terhadap aparat desa dalam hal pengelolaan anggaran. “ Kalau dijadikan semua tersangka, maka dikhawatirkan tidak akan kondusif,” kata Kapolres.
Dia menyarankan Pemkab mengambil tindakan tegas dengan meminta desa transparan mengelola anggaran. Misalnya, desa bisa membuat papan informasi yang memuat data anggaran dan penggunaannya.
Kapolres sempat menyindir, pada saat Kades mencairkan anggaran desa semuanya tidak berbicara. Namun ketika ada masalah, Kades menghubungi Babin dan Babinkamtibmas.(flo)
