MATARAM – Memiliki rumah layak huni dan pakai adalah impian setiap masyarakat. Sebagai kebutuhan primer, maka rumah layak huni menjadi keniscayaan untuk diwujudkan.
Bahkan diantara sandang dan pangan, kebutuhan papan memiliki nilai yang strategis karena memengaruhi kesehatan dan kecerdasan akibat lingkungan tempat tinggal yang tidak layak.
Anggota Komisi V DPR RI H Suryadi Jaya Purnama sebagai wakil rakyat di Senayan, pihaknya konsen memenuhi layanan dasar hidup yang mampu memberikan kemanfaatan bagi masyarakat di NTB. Layanan dasar itu adalah infrastruktur yang mampu memberikan kebutuhan yang layak berupa pangan, sandang dan papan (perumahan).
“Jadi ini dasar kenapa jadi prioritas kami. Kebutuhan pembangunan manusia itu adalah perumahan yang layak,” kata Suryadi Jaya Purna, Rabu (24/1).
SJP sapaan akrabnya mengakui jika pemerintah terkadang dalam prioritas pembangunan itu suka lompat-lompat. Ia memislakan, bagaimana pemerintah membangun gerbang batas kabupaten yang sangat megah, padahal itu adalah kebutuhan tersier, tapi kebutuhan primer berupa rumah layak huni masih belum merata.
Oleh karena, kata Anggota DPR RI Dapil NTB 2 Pulau Lombok ini berusaha dengan posisinya sebagai wakil rakyat Pulau Lombok di DPR RI yang membidangi infrastruktur mencoba menutupi kelemahan itu dengan memperbanyak bantuan melalui program bantuan rumah kumuh untuk dibawa ke NTB, guna membantu masyarakat yang kondisi rumahnya tidak layak huni atau ditempati.
Khusus di NTB, kata SJP, proporsi alokasi APBD khususnya infrastruktur menjadi lebih besar dibanding dengan ketika tidak memiliki wakil di Senayan. Karena kue pemerintahan ini melalui APBN sebesar Rp3000 triliun finalnya atau dibagi di DPR RI. Jika NTB tidak memiliki perwakilan, maka siapa atau pihak mana yang akan membagi ke daerah ini.
“Jadi itu yang menjadi konsen kami. Dari yang saya advokasi sendiri rata-rata 1500 sampai 2000 per tahun yang turun ke NTB, sehingga program rumah layak huni yang telah dibangun dalam lima tahun terkahir ini sudah mencapai 6000 hingga 7000 unit rumah,” sebutnya.
SJP menambahkan dari rumah layak huni ini terjadi lompatan, yaitu tidak saja layak huni, tapi juga layak tamu. Artinya rumah tersebut yang sebelumnya tidak layak menjadi layak dan bisa disewakan sebagai homestay, utamanya di kawasan destinasi pariwisata yang ada di Pulau Lombok.
Pihaknya bekerja sama dengan beberapa kepala desa, terutama desa wisata sehingga warga yang tadinya miskin ekstrem karena rumahnya tidak layak huni, tapi punya penghasilan dengan memiliki homestay yang bisa disewakan kepada wisatawan terutama di desa-desa wisata.
“Yang sudah terbangun di Lombok Tengah, Lombok Utara, Lombok Timur, Lombok Barat di kawasan destinasi wisata itu, pada 2022 terbangun sebanyak 800-an unit homestay yang tadi rumah tidak layak huni,” pungkasnya. (luk)
