MATARAM – Anggota DPRD NTB kembali mendapat sorotan.
Kali ini, yang menjadi sorotan sikap anggota Badan Anggaran (Banggar) yang memilih rapat di hotel untuk membahas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Perubahan 2016. Rapat di hotel ini dinilai menghambur-hamburkan anggaran.
Anggota Banggar H Lalu Jazuli Azhar tidak membantah rapat di hotel itu. Namun dia menepis berbagai dugaan terkait pembahasan KUA PPAS itu. Menurut dia, sebagai anggota Banggar akan mengikuti arahan pimpinan terutama menyangkut lokasi rapat pembahasan KUA PPAS.
Dipilihnya hotel di kawasan Senggigi sebagai tempat pembahasan KUA PPAS lebih didasari atas terbatasnya kapasitas ruangan di DPRD NTB. “Tidak ada yang ditutup-tutupi, semua lebih karena kapasitas ruangan yang tidak memadai,” jelasnya Rabu kemarin (3/8).
Dia juga menyayangkan wartawan yang mengangkat persoalan tersebut dan bahkan menyebut wartawan tidak punya kerjaan dengan menulis dewan rapat di hotel. Jazuli mengatakan, banyak persoalan dibahas secara konprehensif terkait KUA PPAS tersebut. “Untuk berbicara masalah kemiskinan di Hotel Santika, kenapa tidak di rumah-rumah reot itu aja. Jadi jangan dikritisi yang gitu-gitulah, tidak ada kerjaan adik-adik ini,” ungkap Jazuli.
Ketua Fraksi Gerindra DPRD NTB, Daeng Hamja berang mendengar ada anggotanya yang ikut rapat di hotel hanya untuk membahas KUA dan PPAS APBD Perubahan 2016. Pasalnya, Hamja menilai rapat di hotel hanya menghambur-hamburkan uang rakyat saja. Oleh karena itu, dirinya akan memanggil dan memberikan peringatan lisan kepada para anggotanya tersebut. Tiga anggota Fraksi Gerindra yakni H Lalu Jazuli Azhar, H Sakduddin, dan H Abdul Karim merupakan anggota Badan Anggaran DPRD NTB. “Saya akan peringati mereka,sangat tidak setuju saya rapat di hotel,” katanya.
Disampaikan, tidak selayaknya wakil rakyat dari Partai Gerindra ikut menghambur-hamburkan uang rakyat. Apalagi dengan menggelar rapat di hotel padahal memiliki ruangan di Kantor DPRD NTB. “Saya akan panggil mereka untuk diberikan teguran. Sudah ada kantor kok masih saja rapat di hotel,” tegasnya.
Pembahasan tentang kepentingan publik apalagi yang menyangkut anggaran seharusnya dilakukan secara transparan. Bukan malah bersembunyi di hotel yang lokasinya jauh dari kantor DPRD NTB.
Meski begitu, dia menepis dugaan adanya deal-deal tertentu antara legistatif dan eksekutif terkait pembahasan KUA PPAS tersebut. Dia menyoroti sekaligus menyayangkan ada anggota Fraksi Gerindra yang ikut untuk rapat dihotel.
wakil rakyat lanjutnya, harus punya komitmen untuk memberikan contoh yang baik kepada masyarakat. Salah satunya dalam hal penghematan anggaran daerah. Menurut dia, Fraksi Gerindra tetap akan menyoroti dan mengawal proses pembahasan anggaran tersebut. “Kita tetap kawal terkait pembahasan APBD perubahan 2016 ini. Wallahu A’lam kalau ada dead-deal tertentu sehingga rapatnya ditempat jauh,” ucapnya.
Sementara itu, Sekjen FITRA NTB Ervin Kaffah mendorong eksekutif dan legislatif lebih transparan dalam pembahasan anggaran. Menurut dia pembahasan anggaran tersebut seharusnya dilakukan di tempat yang mudah diakses masyarakat.
Legislatif dan eksekutif juga diharapkan melibatkan publik sebagai upaya transparansi anggaran. “Tidak ada dalam undang-undang yang menyebutkan pembahasan KUA PPAS dan APBD bersifat rahasia sehingga harus berlangsung tertutup,” ujarnya. (zwr)
