Sehingga semua arus masuk dan keluar barang, baik untuk komoditas pertanian maupun pangan lainnya bisa terpantau. “Saya minta SKPD teknis tersebut untuk lebih pro aktif turun lapangan, berkoordinasi dengan otoritas pelabuhan,” tegasnya.
Menurut Rosiadi pemantauan arus keluar masuk barang di pintu masuk di Provinsi NTB sangat penting dalam menjamin ketersediaan kebutuhan pokok. Selain sebagai alat ukur dan mengetahui ketersediaan stok bahan pokok untuk Provinsi NTB, juga untuk memastikan produk yang melimpah dalam daerah tidak begitu saja masuk.
Pasalnya, jika produksi melimpah dalam daerah, sementara produk serupa dipasok dari luar daerah, maka sudah barang tentu akan merusak harga. Ujungnya petani akan dirugikan dengan harga murah, seperti sekarang ini harga cabai dan bawang merah yang anjlok.
Bahkan harganya tidak sebanding dengan biaya produksi yang dikeluarkan oleh petani. “Sekali lagi pemantauan arus keluar masuk barang di pintu masuk NTB itu harus dikawal,” ucapnya.
Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi NTB, Prijono mengatakan, Rakor TPID Provinsi NTB ini sebagai tindaklanjut dari Rakornas TPID beberapa waktu lalu. Dimana penekannya adalah menjamin ketersediaan pangan, sehingga tidak sampai terjadi inflasi yang cukup tinggi, melainkan di ambang batas kewajaran.
