Selain itu juga perlu ada upaya-upaya melakukan pengolahan produk hasil pertanian, ketika produksi melimpah, sehingga membuat harga jual anjlok. “Perlu ada hilirisasi produk hasil pertanian. Sehingga ketika produksi melimpah, petani bisa membuat produk olahan yang memiliki nilai ekonomi tinggi,” ujarnya.
Dalam pertemuan Rakor TPID yang dihadiri Ketua TPID kabupaten/kota se Provinsi NTB di Aula Serbaguna Bank Indonesia Provinsi NTB tersebut, telah merumuskan atau merekomendasikan agar meningatkan efisiensi tata niaga melalui penguatan infrastruktur, dan peningkatan nilai tambah komoditas pangan.
Diantaranya, adalah meningkatkan kualitas informasi komoditas pangan, seperti harga pangan secara komprehensif, dapat dipercaya, akurat dan tepat waktu, serta mudah diakses masyarakat. Begitu juga dengan keberadaan neraca pangan, seperti informasi pasokan dan permintaan komoditas pangan pokok dengan periodisasi bulanan.
Selanjutnya perbaikan efisiensi tata niaga komoditas pangan pokok, seperti melalui mendorong pembangunan dan penguatan infrastruktur penyimpanan atau pergudangan di masing-masing daerah untuk menunjang kelancaran distribusi pasokan pangan antar daerah. Memastikan ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi komoditas pangan pokok bersinergi dengan Satuan Tugas (Satgas) Pangan.
Tak kalah penitngnya, sambung Prijono, adalah peningkatan nilai tambah komoditas (pangan) melalui hilirisasi dengan mendorong peningkatan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) terkait hilirisasi untuk menghasilkan produk pangan dengan nilai tambah lebih tinggi, antara lain melalui pelatihan-pelatihan kelembagaan, produksi, teknologi. “Pemerintah daerah juga perlu mendorong pada industri pengolahan komoditas pangan,” pugkasnya. (luk)
