SELONG – Pihak Asosiasi Petani Tembaku Indonesia (APTI) Lombok Timur mengaku adanya kecurangan yang dilakukan oleh sejumlah perusahaan mitra berdasarkan hasil pemantauan proses pembelian tembakau petani. Beberapa hari lalu APTI juga turun memantau proses pembelian tembakau di salah satu perusahaan yang ada di Sikur. Sempat terjadi pertengkaran antara pihak perusahaan dengan petani tembakau.
Penyebabnya tak lain lantaran tembakau dibeli dengan harga yang sangat murah tidak sesuai dengan standar. Dalam penentuan grade (kualitas tembakau) dan penimbangan, pihak perusahaan juga tidak melibatkan petani.” Karena saya berada di situ. Saya pun langsung berusaha menyelsaikan keributan yang sempat terjadi. Tapi keributan itu bisa diselsaikan,” kata Ketua APTI Lotim Lalu Sahabuddin, Minggu (21/10).
APTI meminta perusahaan melakukan pembelian dengan transparan sehingga tidak menimbulkan kekesalan petani. Jangan sampai tembakau yang kualitasnya bagus justru harganya disamakan dengan tembakau lain. Cara seperti itu jelas akan membuat petani gulung tikar. “ Ini juga menjadi pelajaran bagi perusahaan lain,” pesannya.
Diakuinya, kecurangan seperti itu tidak dilakukan semua perusahaan. Bahkan ada perusahaan sejak awal melakukan transaksi sesuai dengan ketentuan yang ada.” Makanya saran saya ke perusahaan, tolong layar timbangan diadakan di seperti dulu, kan kelihatan. Grade-nya juga dimunculkan supaya petani tau berapa beratnya. Petani juga harus dilibatkan,” lanjut Sahabuddin.
Jika masalah ini dibiarkan terus-menerus, tentunya petani yang akan rugi. Untuk itu diperlukan peran serta semua pihak terkait untuk menyelesaikan masalah ini, terutama Pemkab Lotim dan Pemerintah Provinsi NTB. “ Soalnya banyak juga perusahaan yang belum melakukan rapat harga. Hal sepert ini harus bisa ditangani pemerintah. Kalau di awal sampai pertengahan pembelian masih bagus. Tapi yang saya lihat minggu terakhir ini mulai ada kecurangan. Mulai dari permainan harga, dan permainan grade,” bebernya.
Disiampaikan, adanya persoalan seperti ini disebabkan karena lemahnya pengawasan dari pemerintah. Selama ini pengawasan hanya dilakukan oleh Pemkab saja, tidak provinsi. Sedangkan dari Pemrov sendiri diakuinya memang jarang turun mengontrol proses jual-beli.” Petani termasuk APTI tentunya tetap mengingkan agar harga jual tetap stabil seperti yang telah telah disepakati,” ungkapnya.
Karenanya dia meminta Pemrov menggelar pertemuan kembali dengan pihak perusahaan menyelesaikan berbagai keluhan petani tembakau. Termasuk juga melibatkan para petani. “ Hentikan sementara aktivitas penjualan tembakau. Undang pihak perusahaan dan petani. Bila perlu minggu ini,” pinta dia.
Sementara itu Kabid Perkebunan Dinas Pertanian Lombok Timur Asairul Kabir tidak menjawab saat dihubungi.(lie)
