MATARAM – Pariwisata NTB menorehkan catatan emas dengan dukungan kuat program promosi beberapa tahun lalu dan dibarengi dengan berjalannya peran Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD). Namun, selama ini promosi dilakukan masih secara masing-masing oleh pihak lain. Karena itu oleh Badan Anggaran (Banggar) DPRD NTB meminta penundaan pengalokasian dana promosi pariwisata di RAPBD 2021.
Padahal, ditengah euforia KEK Mandalika akan menjadi sorotan dunia sebagai salah satu tuan rumah even MotoGP di 2021, anggaran promosi tidak terakomodasi di dalam RAPBD tahun 2021. Kendati, harus ada jaminan untuk mengalokasikannya di APBD perubahan tahun 2021, pengalokasian dana promosi tersebut pada APBD perubahan 2021 dengan syarat keberadaan dan kapasitas BPPD secara simultan perlu direformulasi dan ditingkatkan.
“Tetap kondisikan sesuai keuangan kami. Jadi mungkin bentuk apa promosinya, ya sebisa mungkin yang tidak terlalu menggunakan anggaran. Karena memang tidak ada anggaran,” kata Kepala BPPD NTB Anita Achmad, Kamis (3/12).
Apalagi 2021 mendatang akan ada event besar MotoGP di Mandalika, ini diperlukan adanya promosi untuk menarik wisatawan. Kendati demikian, BPPD NTB memaklumi jika memang anggaran untuk promosi tidak ada di APBD 2021. Karena melihat kondisi pandemi Covid-19 dan bukan hanya masalah satu daerah atau negara tapi dunia.
“Jadi kita harus memaklumi dan bijak. Mudah-mudahan ada perubahan, kami di BPPD bisa berpromosi lebih baik lagi. Berapa pun kebijakan itu, mau tidak mau kita ikuti alur,” ucapnya.
Namun, badan anggaran menilai bahwa slogan lainnya tentang pariwisata menjadi sangat kering maknanya. Terlebih bahwa promosi yang dilakukan secara mandiri oleh NTB akan memberi makna berbeda bila hanya mengandalkan menumpang pada promosi pihak lainnya, baik pemerintah pusat maupun pihak lainnya. Apalagi seperti diketahui NTB yang lekat dengan pariwisata halal, tidak akan mudah dipromosikan bila hanya mengandalkan promosi oleh pihak lain. Sayangnya, beberapa tahun belakangan ini promosi pariwisata sangat kecil.
“Sebenarnya kalau benar-benar mau hidup kembali (BPPD), ya sesuai dengan UU dimana 4 asosiasi pariwisata yang benar-benar yang punya jaringan untuk melakukan promosi,” ujar Ketua Association of The Indonesian Tours And Travel Agencies, Dewantoro Umbu Joka.
Menurutnya, sangat di sayangkan jika tidak adanya anggaran. Namun ASITA ada dan tidak adanya anggaran pemerintah tetap bekerja. Hanya saja itu mungkin berdampaknya di badan promosi dan dinas pariwista.
“Kalau khusus di ASITA kita memang tidak bergantung anggaran pemerintah.
Kalau di kasi syukur kalau tidak ya bekerja saja. Karena kita kan harus hidup pelaku wisata tidak mungkin diam ada atau tidak adanya anggaran pemerintah,” ungkapnya.
Tetapi memang sayang jika kalau anggaran promosinya tidak ada, apalagi akan ada event besar di 2021 mendatang.
“Kalau sampai anggaran promosi di hilangkan terus bagaimana mau bekerja, karena mereka yang berkepentingan,” imbuhnya. (dev)
