GIRI MENANG – Anggaran Belanja Tak Terduga (BTT) untuk penanganan bencana di Lombok Barat dialihkan untuk program Universal Health Coverage (UHC). Hal ini menyebabkan BPBD terpaksa harus meminta dana CSR ke swasta dan BUMN yang ada di Lombok Barat.
Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Lombok Barat H. Hartono Ahmad mengatakan pihak BPBD mencoba untuk meminta bantuan ke sejumlah perusahaan swasta dan BUMN yang ada di Lombok Barat untuk memberikan CSR mereka ke BPBD berupa material bangunan. ” Surat permohonan sudah ada dan sudah dikirim, ” katanya, Selasa (26/3).
BPBD sudah bersurat beberapa perusahaan besar yang ada di Lobar. Berharap agar mendapatkan bantuan dari sebagian dana CSR milik perusahaan dapat diperbantukan kepada warga terdampak bencana. Seperti PT. Pelindo dan Bank NTB.
Keputusan BPBD yang meminta CSR perusahaan BUMN dan swasta ini dianggap wajar oleh kalangan DPRD Lombok Barat. Ketua DPRD Lombok Barat Nurhidayah mengatakan wajar kalau BPBD meminta anggaran melalui Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan karena sudah ada aturan yang mengatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Lombok Barat 2015. Sebenarnya, tiap tahun ada anggaran Bencana Tidak Terduga (BTT) dalam mengantisipasi untuk bencana seperti kekeringan sampai banjir. Menurutnya, anggaran tersebut saat ini mengalami pengurangan karena anggaran untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). “Kemudian, anggaran BTT juga banyak disedot untuk membayar Universal Health Coverage (UHC), ” katanya.
UHC bisa menelan anggaran Rp 40 miliar. Hal tersebut menurutnya sama pentingnya layanan kesehatan masyarakat dengan anggaran bencana tersebut.Itu kan besar sekali.” Yang awalnya disebut Rp 20 miliar jadi sekarang Rp 40 miliar untuk UHC, sehingga banyak anggaran dialihkan ke UHC, ” tegasnya.
Nurhidayah menyanggah jika kekurangan dana untuk bantuan bencana tersebut tidak sesuai dengan prioritas penganggaran daerah. Seperti rehab Bencingah Agung yang dianggarkan 1,5 miliar hanya untuk atapnya.Menurutnya, Kondisi bencingah memang sudah memprihatinkan. Dari awal berdiri, bencingah belum pernah dilakukan rehab atau peremajaan. Sekitar hampir 27 tahun yang sama dengan umur kantor DPRD Lobar.
Sementara Pemda Lobar, hanya memilki dua opsi lokasi untuk melakukan acara dengan kapasitas besar. Antara di bencingah atau di Aula Bupati. Bangunan lama itu, jika terus dibiarkan akan mengalami kerusakan. Apalagi kalau hujan terus tidak akan bisa dipakai lagi bencingah itu. “Jadi wajarlah bencingah tersebut sudah lama masuk dalam perencanaan anggaran untuk di renovasi,” sebutnya.(ami)
