TANJUNG – Pemda KLU bakal membangun alun-alun di Kota Tanjung pada 2024. Anggarannya sekitar Rp 7 miliar. Kepala Dinas PUPR KLU Kahar Rizal mengatakan bahwa pihaknya sudah membuat masterplan dan juga detail engineering design (DED). Hanya saja itu masih perlu revisi, sebagai dampak berkurangnya lahan karena pembangunan jalur dua Tanjung. “Untuk itu kemungkinan nanti kita me-review kembali DED-nya alun-alun itu. Menyesuaikan dengan yang sekarang setelah ada pelebaran jalan negara,” ungkapnya, Senin (14/10).
Sebelum difinalkan, pihaknya perlu menyerap keinginan masyarakat seperti apa. Begitu juga keinginan dari para pemegang kebijakan. “Itu kita menyesuaikan semua,” ucap mantan Kabid Bina Marga PUPR ini.
Sesuai rencana, alun-alun akan menjadi tempat rekreasi masyarakat, tempat bermain anak hingga tempat olahraga. “Fasilitas nanti menyesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan itu. Nanti kita buatkan taman, prasarana olahraga dan tempat khusus bagi PKL. Dengan begitu PKL tidak berjualan sembarangan hingga terlihat kumuh,” ujarnya.
Terkait kebutuhan anggaran, sebenarnya kata Kahar sekitar Rp 20 miliar. Hanya saja nilai tersebut bisa berubah sesuai dengan situasi dan kondisi keuangan daerah. “Itu belum final,” ucapnya.
Sementara itu, Ketua DPRD KLU Artadi menolak pembangunan alun-alun. Ia menilai kebijakan Bupati Djohan Sjamsu sudah jauh melenceng dari visi misi pasangan Joda Akbar (Djohan Sjamsu-Danny Karter Febrianto) ketika kampanye. Alih-alih kebijakan diharapkan lebih kepada kesejahteraan, namun justru lebih kepada pembangunan infrastruktur fisik yang menyerap anggaran besar. “Mestinya fokus pada visi misi. Misalnya di visi misi itu ada poin akan sejahterakan tenaga kontrak dan guru sesuai dengan UMR. Coba itu dulu ditunaikan baru kita bicara alun-alun,” ujarnya.
Artadi menilai, sebagai pengusung Joda Akbar, dia merasa menjadi beban karena banyak mendapat keluhan dari pegawai kontrak terkait gaji yang mereka terima. Sebab, sekarang ini justru gaji tenaga kontrak menurun dari yang dulunya Rp 1,5 juta sekarang hanya Rp 1 juta. “Jika memang alasannya karena keuangan daerah yang minim lantas kenapa pembangunan fisik terus dilakukan. Jadi saya tidak setuju terhadap rencana bangun alun-alun ini,” tegasnya. (der)
