MATARAM—Komisi V DPRD NTB yang membidangi kesehatan meminta kepada Dinas Kesehatan (Dikes) agar bergerak cepat, terkait merebaknya isu vaksin palsu. Jangan sampai masyarakat NTB dirugikan, karena lambannya penanganan dan antisipasi yang dilakukan pemerintah.
Menurut Wakil Ketua Komisi V DPRD NTB, HMNS Kasdiono, vaksin palsu sangat dikhawatirkan karena mengandung zat berbahaya bagi anak. "Dikes seharusnya bergerak cepat, jangan terlena. Semua Kabupaten/Kota disidak dong," pintanya saat dihubungi Radar Lombok, Senin malam (27/6).
Komisi V sendiri mengaku agak kesulitan komunikasi dengan pihak Dikes karena belum ada pejabat definitif. Namun Kasdiono sudah melakukan komunikasi dengan beberapa pihak terkait seperti Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Provinsi NTB.
Disampaikan, RSUD sendiri sudah disidak oleh pihak Dikes yang bekerjasama dengan Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Mataram. "Hasilnya alhamdulillah kalau disana bebas vaksin palsu," ujar Kasdiono.
Sejauh ini sidak baru dilaksanakan di Kota Mataram saja. Hal itu sangat disayangkan oleh politisi Demokrat ini. Padahal isu vaksin palsu sudah sangat meresahkan masyarakat NTB.
Tidak hanya untuk Dikes, Kasiono juga mengingatkan kepada aparat dan pihak manapun yang berwenang agar berhati-hati dalam menuntaskan isu ini. Jangan sampai masyarakat dibuat resah dan ketakutan. "Itu yang harus kita jaga, kita sudah bersusah payah buat masyarakat agar mau vaksin anaknya. Tapi dengan isu ini mereka takut lagi menggunakan vaksin, ini berbahaya bagi masa depan anak-anak NTB," terangnya.
Berbagai persoalan tersebut harus menjadi pekerjaan pemerintah daerah dan pihak-pihak terkait. Mengantisipasi vaksin palsu harus dengan cara-cara cerdas. "Jangan sampai juga kita terlalu dini bilang NTB bebas vaksin palsu, terus besok-besok ditemukan, malu kan kita jadinya," kata Kasdiono.
Selain itu, komisi V meminta kepada Dikes agar tidak hanya melakukan sidak terhadap vaksin palsu. Mengingat, peredaran obat palsu juga bisa saja telah terjadi selama ini. Hal ini harus diantisipasi dengan baik oleh Dinas Kesehatan.
Dia menilai, apabila ada vaksin palsu beredar sejak belasan tahun, maka sudah hampir bisa dipastikan ada juga obat-obat palsu beredar. "Kami minta Dikes segera sidak semua wilayah di NTB, jangan hanya vaksin palsu saja tetapi juga obat palsu. Kita sangat khawatir dengan bahaya vaksin palsu, tapi bahaya obat palsu juga lebih mengkhawatirkan," ungkapnya.
Terpisah, Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi NTB, Khairul Anwar menegaskan sampai saat ini belum ada laporan ditemukannya vaksin palsu beredar di NTB. Namun pihaknya akan terus menelusuri vaksin palsu tersebut.
Dikatakan, NTB sendiri tidak terlalu riskan menjadi pasar vaksin palsu. Mengingat, di daerah ini tidak seperti daerah-daerah lain yang permintaan vaksinnya tinggi. "Apalagi kan yang sediakan vaksin disini itu dari Dikes, tapi kita akan tetap telusuri kok. Itu juga sudah perintah dari pusat, kita akan tetap koordinasi dengan aparat," jelasnya. (zwr)
