GIRI MENANG – Ratusan tenaga kesehatan Lombok Barat mendatangi kantor Bupati Lobar di Giri Menang kemarin (25/04). Mereka menolak pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Nakes. Mereka membawa spanduk yang bertuliskan penolakan pemotongan TPP. Mereka meminta TPP diberikan sesuai Peraturan Bupati (Perbup) nomor 01 tahun 2022.
Tuntutan Nakes tersebut kemungkinan besar tidak terealisasi. Pencairan hanya 35 persen itu tertuang dalam SK bupati. “Yang pasti, aspirasi Nakes ini akan disampaikan ke bupati,” kata Sekda Lobar, H. Baehaqi, saat berdialog dengan para Nakes.
Anggaran TPP juga harus melalui mekanisme perubahan APBD. Sebab anggaran TPP sudah masuk di APBD 2022 dan APBD tengah berjalan. “ Tidak bisa serta-merta sekarang, karena semua diatur peraturan perundang-undangan,” jelasnya.
Baehaqi menambahkan, SK terkait TPP Nakes mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP). Di situ ditegaskan bahwa pemerintah daerah dapat memberikan tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. “ Sementara kalau seluruh Nakes di Lombok Barat diberikan TPP 100 persen, maka kita membutuhkan Rp 185 miliar. Sedangkan kita baru punya Rp 63 miliar. Dengan fiskal daerah itu, kita mampu bayar 35 persen dari standar TPP yang ada,” katanya.
Menurut Sekda, nominal TPP Nakes di Lobar lebih tinggi dibandingkan daerah lain. Sebab, di beberapa daerah ada yang hanya memberikan TPP 20- 30 persen. “ Tidak ada yang memberikan TPP 100 persen, bahkan ada yang nol persen,” ungkapnya.
Sekda memberikan perbandingan dengan dearah lainnya di Provinsi NTB, seperti di Kota Mataram yang Nakesnya tidak menerima TPP, begitu juga di Lombok Tengah dan yang lainnya malah TPP sekitar 30 persen.” Di Mataram malah nol persen TPP, kita di Lobar masih cukup besar 35 persen, ” tegasnya.(ami)
