MATARAM – Jabatan eselon II di Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB akhirnya diisi.
Dari 11 jabatan yang dilelang, hanya 9 jabatan diisi dan 2 jabatan lainnya dibiarkan tetap diisi oleh Pejabat Pelaksana Tugas (Plt). Pelantikan dilakukan Wakil Gubernur NTB H Muhammad Amin dengan khidmat di Ruang Rapat Utama (RRU) Kantor Gubernur NTB, Senin siang (10/10).
Sebanyak 9 pejabat hasil Panitia Seleksi (Pansel) yang dilantik yaitu Baiq Eva Nurcahya Ningsih sebagai Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3AK). Sebelumnya Eva menjabat Asisten I Lombok Barat. Selanjutnya kepala dinas kesehatan dijabat Nurhandini Eka Dewi. Sebelumnya dia menjabat kepala dinas kesehatan Lombok Tengah.
Ahsanul Halik menjabat kepala dinas sosial kependudukan dan catatan sipil. Sebelumnya dia menjabat kepala Dissosnakertrans Kota Mataram. Lalu Hamdi menjadi Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) yang sebelumnya kepala bidang pada SKPD yang sama.
Jabatan kepala dinas peternakan dan kesehatan hewan dijabat oleh H Aminurrahman. Dia sebelumnya kepala bidang pada SKPD yang sama.
Dirut RSUD Provinsi NTB dijabat oleh Hamzi Fikri yang merupakan Plh Dirut saat ini. Kepala biro hukum dijabat oleh Ruslan Abdul Gani yang sebelumnya kepala bagian hukum pemprov.
Untuk kepala biro pemerintahan dijabat oleh Irnadi Kusuma yang sebelumnya menjadi kabag pemerintahan Lombok Utara. Pejabat lainnya yang dilantik yaitu Fathul Gani sebagai kepala biro umum. Sebelumnya Fathul Gani sebagai Sekretaris Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) NTB.
Dua jabatan yang dilelang namun pemenangnya tidak dilantik yaitu Badan Koordinasi Penyuluh (Bakorluh) dan biro kerja sama. Hal ini sempat menimbulkan gejolak karena peserta merasa dipermainkan dan pansel dianggap tidak bertanggung jawab.
Wakil Gubernur NTB, H Muhammad Amin saat memberikan sambutan mengatakan, pejabat yang dilantik telah melalui proses panjang dan seleksi yang sangat ketat. “Seleksi sudah sangat ketat, inilah yang terbaik,” ucapnya.
Terdapat 4 orang pejabat baru pemprov yang berasal dari kabupaten/kota. Bagi Wagub, hal ini menunjukkan seleksi terbuka telah dilakukan secara transparan dan menjunjung tinggi kualitas peserta. “Ini ada yang dari kabupaten/kota berani bertanding, yang tidak lulus mungkin karena kesulitan saat tes,” katanya.
Kepada semua pejabat yang baru dilantik, Amin berpesan untuk menjaga sumpah/janjinya. Dalam menjalankan amanah, komitmen dan integritas harus dipegang teguh agar tidak mengalami hal-hal diluar keinginan seperti terjerat masalah hukum.
Dikatakan, dalam menjalankan tugas, harus pula ada prinsip kehati-hatian agar pejabat tidak mengalami masalah seperti kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Wedha Magma Ardhi. “Pokoknya kita minta fokus saja penuhi target, bekerja dengan penuh tanggung jawab dan gerakkan semua potensi yang ada degan inovasi-inovasi,” pesannya.
Sementara itu, terkait dengan kepala Bakorluh dan kepala biro kerja sama yang masih lowong, Ketua Panitia Seleksi (Pansel) H Rosiady Sayuti meminta agar semua pihak bisa mengerti. “Pasti ada yang kecewa, tapi mohon dimaklumi,” terangnya.
Dijelaskan, saat pansel bekerja draf Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) belum rampung. Hal itulah yang membuat jabatan di Bakorluh dan biro kerja sama tetap dilelang. Namun saat ini raperda sudah berada di DPRD NTB dan dalam rancangannya kedua SKPD tersebut udah tidak ada lagi.
Rosiady mengingatkan bahwa tidak ada yang perlu merasa dipermainkan. Apalagi sampai harus menempuh jalur hukum untuk menggugat. Semua ini adalah proses yang harus dilalui dengan baik. “Jadi kita tetap pakai Plt sampai Perda OPD yang baru diterapkan,” tandasnya. (zwr)
