MATARAM – Jumlah warga NTB yang mengalami gangguan mental cukup banyak.
Direktur Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Mutiara Sukma Provinsi NTB, Dr Elly Rosila Wijaya mengungkapkan, sebanyak 136.160 orang masyarakat NTB mengalami gangguan mental. Menurut Elly, jumlah tersebut cukup besar dan memberikan dampak bagi perekonomian keluarga. Termasuk apabila yang mengalami gangguan mental tersebut adalah Aparatur Sipil Negara (ASN), maka akan merugikan daerah. “Jumlah yang gangguan mental emosional itu 136.160 orang, mereka tidak bisa lagi fokus kerja,” terangnya saat menggelar konferensi pers dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Jiwa, Selasa kemarin (10/10).
Seorang PNS atau pekerja biasa, ketika mengalami gangguan emosional tidak akan bisa bekerja dengan baik. Meski datang ke kantor atau ke tempat kerja, hanya duduk dan tidak bisa melakukan apapun dengan baik untuk menuntaskan pekerjaannya.
Dari angka 136.160 atau orang tersebut, sebanyak 9.800 orang mengalami gangguan jiwa berat. Mereka yang gangguan jiwa berat ada yang dirawat di rumah sakit, dan masih banyak pula dipasung oleh keluarganya. “Sebanyak 14 persen yang gangguan jiwa berat itu pernah dipasung, seharusnya sih diobati dengan baik,” katanya.
Elly juga menyampaikan, angka gangguan jiwa terbanyak berada di kabupaten Lombok Tengah. Mayoritas dari mereka tingkat perekonomiannya menengah ke bawah. Namun, untuk gangguan jiwa berat terbanyak berada di kabupaten Bima.
Stres menjadi pemicu awal terjadinyan gangguan jiwa yang akan membuat seseorang tidak mampu beraktivitas secara normal. Jika stres ini tidak ditangani secara cepat, maka akan berlanjut pada gejala gangguan kejiawaan. “Dari 50 persen orang yang mengalami stres di tempat kerja, selebihnya 10 persen sudah mendapatkan pengobatan yang baik, sedangkan 40 persen belum mendapatkan pengobatan yang baik,” sebut Elly.
Dalam kesempatan tersebut, Elly juga mengimbau kepada seluruh masyarakat agar memperhatikan sekelilingnya. Apabila ada yang mengalami gangguan jiwa, terutama sudah berat haruslah diobati secepat mungkin.
RSJ sendiri, katanya, tidak akan pernah menolak pasien yang datang. Meskipun pasien tersebut tidak memiliki uang dan tanpa kartu BPJS, pihaknya akan tetap memberikan perawatan terbaik. “Kita sudah kerjasama juga dengan pemerintah kabupaten/kota, jadi kalau ada pasien yang tidak punya BPJS, nanti dicover oleh Pemda,” ucapnya.
Di tempat yang sama, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB, dr Nurhandini Eka Dewi mengaku saat ini pihaknya masih dalam proses pendataan penduduk NTB yang mengalami gangguan jiwa.
Disampaikan Eka, sebanyak 80 Puskesmas di NTB telah diintruksikan untuk menjadi perpanjangan tangan pemerintah dalam mengatasi orang gangguan jiwa. “Jadi mereka petugas yang di lapangan. Mendata yang gangguan jiwa dan juga menemukan yang sudah gangguan jiwa,” katanya. (zwr)
