SELONG–Tunjangan terhadap guru sudah mulai di perhatikan pemerintah. Namun perhatian pemerintah itu ternyata tak sebanding dengan kinerja yang diberikan oleh para guru. Pasalnya, di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) masih banyak guru yang berada di “zona merah”.
Kritikan itu disampaikan langsung oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga (Dikpora) Lotim, Lalu Suandi, saat mengelar workshop di Kantor Kecamatan Keruak, Kamis (24/11). Dijelaskan, tahun 2015 hingga 2016 masih banyak guru Lotim yang mendapat nilai merah dari pemerintah. Sehingga semua guru diminta lebih aktif dan giat lagi, serta jangan hanya mementingkan diri saja, namun kualitas pendidikan diabaikan.
“Sekarang pertanyaannya. Sudah berjalankah, atau berbanding luruskah peningkatan mutu yang dihasilkan, dengan penghasilan tinggi yang didapatkan para guru?” tanyanya.
Tahun 2015 pernah diadakan Uji Kompetesi Guru (UKG) oleh pemerintah, dengan nilai yang diterapkan saat itu juga masih tergolong rendah, yaitu 5,5 saja. Namun dari nilai yang rendah itu, ternyata hasil UKG masih sangat menyedihkan. “Untuk Kabupaten Lombok Timur, ada sebanyak 1.400 lebih, termasuk kepala sekolah dan pengawas yang berada di “zona merah”. Kita tidak bisa menolak hal ini, semuanya fakta,“ tandas Kadis Suandi.
Dari fakta yang dihasilkan ini lanjutnya, tentu membuat masyarakat bertanya-tanya. Pasalnya, keseharian para guru sangat bagus, dengan penguasaan materi juga sangat bagus pula. Namun ketika hasil UKG yang dikeluarkan pemerintah turun, ternyata tidak sesuai dengan yang diharapkan.
“Ternyata yang menjadi penyebab masalahnya disini yaitu guru-guru di Lombok Timur ini masih banyak yang tidak mengerti dan memahami teknolgi informasi (IT). Dia mempunyai ilmu yang cukup, dia tau jawabannya, namun tidak tau bagaimana cara menjawabnya. Jadi hasilnya yang seperti itu,” jelasnya Suandi menyayangkan.
“Apalagi tahun 2016 ini nilai standar untuk sertifikasi para guru akan dinaikan menjadi 6,5 (sebelumnya 5,5). Sedangkan tahun 2017 nanti nilainya juga akan kembali dinaikkan menjadi 7,5, dan pada tahun 2018 nanti kemungkinan akan naik menjadi 8,” beber Suandi.
Kenaikan nilai yang diterapkan pemerintah ini, tentu menuntut kepada semua guru untuk lebih giat dalam belajar. Jangan hanya mengejar sertifikasi, namun peningkatan mutu pendidikan di abaikan.”Jika ada para guru yang intelektualnya cukup, akademisnya sudah cukup, namun penguasaan IT-nya masih kurang. Tentu kedepan diharapkan agar lebih baik. Melalui workshop ini diharapkan para guru lebih meningkatkan kualitas diri, dengan memanfaatkan cara-cara yang telah diberikan oleh pemerintah.
Bukan hanya kualitas pendidikan yang harus ditingkatkan oleh para guru, melainkan hubungan dengan para guru, dan pengurus sekolah juga harus ditingkatkan. Sehingga kedepannya apa yang menjadi visi dan misi sekolah bisa terwujud. ”Jangan saling melaporkan dan merasa diri paling berperan di sekolah. Adanya ketidak akuran justru bisa membawa dampak negatif,” ungkapnya.
Sementara Ketua Panitia Workshop, Hariyono, melaporkan kalau kegiatan workshop ini merupakan yang pertama kali di gelar di wilayah selatan Lotim. Dimana dalam workshop ini akan dilakukan dua kegiatan, pertama untuk guru pembelajar dalam rangka menaikkan nilai rata rata dari 5,5 pada tahun 2015, menjadi 6,5 pada tahun 2016.
“Jadi nanti kita akan belajar bersama untuk meningkatkan nilai uji kompetensi guru yang akan langsung dapat dilihat nilainya. Sehingga pada tahun berikutnya, tidak ada lagi guru (Lotim) yang tidak bisa menjawab,” harapnya. (cr-wan)
