MATARAM—Rencana rotasi dan mutasi guru PNS di NTB semakin santer diperbincangkan. Ini terjadi dikarenakan ketersediaan guru PNS di jenjang pendidikan menengah SMA/SMK dan SLB baru terdeteksi sekitar 40 Persen. Namun yang paling minim ketersedian gurunya adalah wilayah Kota Bima dan KLU.
Kabid Pembinaan Guru dan Tenaga Kepegawaian (GTK) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB, H. Aidy Furqan mengatakan, adanya rencana rotasi karena adanya masalah kekurangan guru terutama guru PNS dan guru mata pelajaran di setiap kabupaten yang ada di NTB. Bahkan, jumlah persentase kekurangan guru PNS tersebut terjadi hingga 30 sampai 40 persen se-NTB.
Aidy mencontohkan, seperti di Kota Bima saat ini yang memiliki kekurangan ketersediaan guru mencapai 93 persen. Setelah itu disusul dengan KLU, Sumbawa Barat, Bima, Dompu, Lobar, Lotim, Loteng dan Kota Mataram.
“Rotasi ini memang harus segera kita adakan karena ketersediaan guru kita di masing-masing kabupaten sangat minim,” katanya, Sabtu (12/8).
Adapun dalam hal ketersediaan tersebut, Aidy menyebutnya masih relaif. Artinya tidak merata jumlah persentase kekurangannya, seperti halnya guru Mapel dan guru normatif maupun adaptif. Hal inilah nantinya yang akan dirotasi bahkan disebutnya dengan mutasi lintas kabupaten.
Kebijakan ini disebutnya sebagai salah satu solusi memenuhi kekurangan di masing-masing daerah. Namun dalam hal ini, pihaknya mengaku masih dalam tahap penyusunan draft. Karena pihaknya merencanakan dan melangsungkannya dengan cara yang sangat hati-hati agar setiap daerah benar-benar tercukupi guru PNS-nya.
Jumlah guru Mapel di setiap daerah, sambungnya, juga berbeda-beda jumlahnya. Misalnya di daerah Lombok Barat yang paling banyak adalah guru Mapel biologi. Kemudian di Pulau Sumbawa yang paling banyak adalah guru Mapel ekonomi.
Jumlah over kapasitas yang berada di setiap daerah itulah rencananya yang akan disebar di setiap daerah sesuai kebutuhan masing-masing daerah. Dengan harapan guru-guru yang bersangkutan sama-sama punya tekad memajukan dunia pendidikan di NTB.
“Guru Mapel kita juga yang kadang-kadang numpuk di satu kabupaten, ini kemudian nantinya yang akan kita sebar,” tambahnya.
Terpisah, Kabid Pembinaan SMK dikbud NTB, Lalu Hasbulwadi mengatakan, rencana pemerataan guru dengan sistem lintas kabupaten itu sangat ditunggu tunggu. Kendati demikian, belum lama ini dirinya mengaku pernah meninjau ke salah satu SMK di Bima, adanya kekurangan guru PNS di SMK tersebut benar-benar memprihatinkan. Praktis, rencana rotasi yang sudah lama dicanangkan bagian GTK itu diharapkan segera terealisasi.
Terlebih rencana mutasi itu melibatkan guru normatif adaptif menuju SMA antar SMK. Artinya dalam hal ini kedua jenjang pendidikan menengah tersebut akan saling mengisi demi mutu pendidikan di NTB. Utamanya untuk sekolah terjauh yang ada di pelosok NTB. Baginya hal ini adalah solusi yang tepat.(cr-rie)
