MATARAM – Kekeringan di beberapa wilayah NTB benar-benar mengkhawatirkan. Bagaimana tidak, air yang seharusnya mudah didapatkan secara gratis, malah harus dibeli oleh warga. Sementara, bantuan dari pemerintah, untuk kebutuhan minum saja masih belum mencukupi.
Kenyataan tersebut diungkapkan oleh Khaeruni, salah satu warga desa Serewe, Kecamatan Jerowaru, Lombok Timur. “Disini itu air bersih kita beli, ada yang pakai jerigen dan ada juga yang kita beli air tanki itu,” ungkapnya kepada Radar Lombok saat dihubungi via telepon.
Untuk bisa mendapatkan 1 jerigen dengan isi 30 liter, warga harus membelinya dengan harga Rp 4.500. Kemudian untuk warga yang kondisi ekonominya berada, biasanya membeli air tanki seharga Rp 200 ribu per tanki.
Kekeringan benar-benar dirasakan di wilayahnya. Warga sama sekali tidak bisa mendapatkan air bersih untuk minum, memasak dan keperluan lainnya secara gratis. “Bantuan dari pemerintah gak ada, yang ada hanya dari dinas sosial provinsi saja. Tapi itu hanya untuk minum saja, kan kita jumlahnya banyak orang,” tutur Khaeruni.
Kepala seksi 9Kasi) Trantib Kecamatan Jerowaru, Zarkasi yang dikonfirmasi membenarkan jika wilayahnya mengalami kekeringan. Hanya desa Sukaraja dan desa Sukadamai saja yang tidak mengalami kekeringan, sementara desa-desa lainnya sudah terjadi kekeringan.
Disampaikan, kondisi tersebut akan semakin parah kedepannya. Terutama mulai bulan September, kekeringan akan terjadi secara merata. “Kita kekurangan air bersih disini. Bantuan belum ada dari pemerintah kabupaten. Tapi tadi sudah saya bersurat melaporkan masalah kekeringan ini,” katanya.
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi NTB, H Muhammad Rum juga mengakui jika kekeringan telah melanda wilayah Jerowaru. Hal tersebut terjadi setiap tahun, namun hingga saat ini pihaknya belum menerima laporan darurat kekeringan.
Menurut Rum, yang paling bertanggungjawab atas kekeringan di Jerowaru tentunya kepala daerah Lombok Timur. BPBD NTB sifatnya hanya membantu saja sekedarnya. Mengingat, tidak ada anggaran khusus untuk menyuplai air bersih.
Meskipun begitu, Rum mengaku telah menyuplai air bersih. Terkait dengan keluhan warga yang masih jauh dari kebutuhan, itu hal yang wajar. “Kita kan memang bantu untuk air minum saja, gak bisa kita penuhi semuanya. Kita gak bisa urus Jerowaru saja. Komitmen kepala daerah setempat lah yang penting,” ujarnya.
Ditegaskan, apabila Lombok Timur telah dinyatakan darurat kekeringan, barulah BPBD Provinsi bisa banyak membantu. Namun berbeda jika persoalannya hanya kebutuhan air bersih, BPBD tidak memiliki anggaran untuk itu.
Rum malah memeprtanyakan peran Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Lombok Timur. Masalah kekeringan yang terjadi setiap tahun, seharusnya diselesaikan dengan solusi jangka panjang. “PDAM kemana saja ? Kok gak bisa tangani soal air bersih, padahal itu fungsi PDAM. Makanya harus pasang pipa ke Jerowaru. Memang itu siapa yang punya tanggungjawab ? Kita harus duduk satu meja dengan PDAM dan pemkab Lotim biar jelas,” ucapnya.
Menurut Rum, masalah air bersih bisa ditangani dengan program sumur bor. Namun di Jerowaru hal itu tidak bisa diwujudkan. Opsi lainnya adalah mengoptimalkan peran mata air yang ada. “Tapi ini kan sumur bor gak bisa, mata air habis. Jadi solusinya adalah PDAM dan Pemkab setempat yang harus aktif cari solusi, makanya kita harus duduk bersama,” tantangnya. (zwr)
