MATARAM-Badan Pusat Statistik (BPS) sebelumnya merilis persentase penduduk miskin di Provinsi NTB per semester II tahun 2021 sebesar 13,83 persen.
Wakil Gubernur NTB Hj Sitti Rohmi Djalillah mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi NTB terus berupaya menurunkan angka kemiskinan pada tahun 2023 sebanyak satu digit. “Ini memang targetnya lumayan tinggi, tetapi jika kita bersinergi semua pihak dan kita bekerja by data sehingga pekerjaan kita bisa fokus, maka target itu, InsyaAllah akan bisa tercapai dengan baik,” ujarnya belum lama ini.
Selain itu, sebanyak empat elemen yang harus diperhatikan dalam penanganan kemiskinan dan stunting, yaitu validasi data, sistem yang baik, sinergitas dan koordinasi. “Penurunan angka kemiskinan secara signifikan harus memperhatikan validasi data. Kunci dari validasi data berada di desa, kita harus bisa mewujudkan Desa Gemilang,” pungkasnya.
Kepala Bappeda Provinsi NTB, H. Iswandi menjelaskan bahwa perencanaan pembangunan yang berkualitas menjadi kunci untuk keberhasilan pembangunan daerah yang secara nyata dapat mensejahterakan seluruh lapisan masyarakat. “Kami berharap melalui rapat koordinasi ini kita dapat terus meningkatkan gerakan bersama untuk menurunkan angka kemiskinan dan Stunting di Provinsi NTB,” jelasnya.
Seperti diketahui, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi NTB tahun 2019-2023 angka kemiskinan ditergetkan sebesar 9,75 persen. Sehingga memerlukan upaya atau langkah-langkah strategis dari Pemerintah Provinsi NTB untuk menurunkan persentanse kemiskinan yang ada.
Untuk itu upaya penurunan persentase kemiskinan tersebut tidak hanya dilakukan oleh Pemerintah, akan tetapi peran serta masyarakat dan stakeholder lainnya sangat diperlukan agar upaya penurunan tingkat kemiskinan tersebut dapat tercapai. (sal)
