Pemerintah Kelurahan Sapta Marga Kecamatan Cakranegara tidak ingin wilayahnya identik dengan tempat prostitusi terselebung. Terutama kalau orang membicarakan Jalan Songket. Pemerintah kelurahan berusaha menanganinya dengan berbagai cara.
SUDIRMAN-MATARAM
Selama ini sepanjang Jalan Songket di Lingkungan Panaraga dikenal sebagai lokasi transaksi seks dimana akan banyak ditemukan para Pekerja Seks Komersial (PSK) yang mangkal setiap malam. Untuk itu Pemerintah Kelurahan Sapta Marga mulai melakukan pencegahan. Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) telah diaktifkan. Mereka ini yang menjadi ujung tombak menumpas penyakit masyarakat ini.
Lurah Sapta Marga, Wayan Suardita, mengatakan, selama ini banyak terjadi penangkapan oknum PSK. “Setiap malam Minggu kita minta Linmas piket untuk memantau areal tersebut. Kadang-kadang mereka entah darimana datang cuma mejeng aja disana, masuk ke kos-kos,” katanya kepada Radar Lombok kemarin.
Penangkapan PSK sering dilakukan Linmas dengan cara menyamar menjadi preman atau menjadi pelanggan. “ Kadang kalau kita tongkrongi susah. Kita harus punya cara lain, salah satunya anggota mulai menyamar jadi pelanggan,” jelasnya.
Temuan petugas, banyak PSK merupakan eksodus pasar beras atau yang lebih dikenal Pasar Panglima. Saat malam hari mereka muncul mulai sekitar pukul 02.00 Wita dini hari. PSK yang sudah ditangkap diberikan pembinaan di panti sosial. Mereka banyak beralasan kalau di Pasar Panglima sepi saat malam hari, sehingga memilih pindah ke lokasi.
Setiap malam minggu, petugas Linmas melakukan patroli dengan berpakaian preman. Mereka sengaja nongkrong di atas motor sambil menunggu beberapa perempuan menawar yang “menawarkan jasa”. Setiap malam ada dua petugas yang piket di sepanjang Jalan Songket bekerjasama dengan kepala lingkungan (Kaling) sekitar.
Suardhita menjelaskan, petugas Linmas sudah diberi kewenangan langsung menangkap dan menyerahkan PSK ke panti sosial atas koordinasi dengan Satpol PP. Pihaknya juga melakukan pengecekan ke beberapa kos-kosan untuk melakukan pendataan kependudukan. Warga yang tidak punya identitas kependudukan diminta mengurusnya di kantor terkait. Para pemilik kos-kosan juga diminta aktif melaporkan jumlah penghuninya. Hal ini untuk mengantisipasi terjadi penyalahgunaan rumah kos.(*)
