MATARAM — Pelabuhan Calabai, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu, Provinsi NTB, masuk dalam daftar pelabuhan yang dilewati jalur Tol Laut Nusantara gagasan Presiden Joko Widodo. Hanya saja, sejak ditetapkan sebagai program gerai maritim oleh pemerintah pusat tujuh tahun silan, atau tepatnya pada 16 Januari 2017, Tol Laut Calabai tak kunjung beroperasi maksimal.
“NTB dapat empat, yakni Pelabuhan Lembar, Pelabuhan Badas, Pelabuhan Calabai dan Pelabuhan di Bima. Cuma dari empat ini, Pelabuhan Calabai yang belum optimal berjalan, karena memang pelaku usaha kita belum familiar,” ungkap Kepala Dinas Perdagangan (Disdag) NTB, Baiq Nelly Yuniarti, di Mataram, kemarin.
Saat ini pengiriman beberapa komoditi yang ada di Kabupaten Dompu masih melalui Pelabuhan Badas Sumbawa, dan Pelabuhan Bima, karena operasional Pelabuhan Calabai belum optimal. Demikian para pelaku usaha di Dompu hingga kini juga masih menunggu jadwal keberangkatan kapal di Pelabuhan Calabai, supaya lebih memudahkan mereka untuk mengirim ke buyer (pembeli) di luar daerah.
Sejatinya pelabuhan tersebut diharapkan bisa menjadi jalur penyeberangan langsung dari Dompu ke Pelabuhan Tanjung Perak, untuk pengiriman berbagai komoditi seperti kopi, minyak kayu putih, hingga gula di sekitar wilayah Dompu ke beberapa daerah.
“Jadi kami berharap dari Kementerian Perhubungan atau Dinas Perhubungan menyampaikan ke masyarakat secara luas, jadwal kapalnya. Ini supaya pelaku usaha kita tidak bingung cari jadwalnya. Karena Pelabuhan Calabai ini jauh, maka jangan sampai pelaku usaha kita kesana, tapi jadwanya tidak ada dan sebagainya,” ujar Nelly.
Padahal, kehadiran Pelabuhan Calabai sebagai jalur tol laut ini diharapkan akan memotong rantai distribusi barang. Disamping diharapkan dapat memfasilitasi pelaku usaha, masyarakat untuk melakukan distribusi barang, juga nantinya dampak-dampak ikutan disekitar pelabuhan akan meningkat. Termasuk lapangan kerja dan usaha-usaha UKM, serta dapat memfasilitasi arus Barang Pokok dan Penting untuk didistribusikan ke daerah lainnya.
“Memang komoditi kita tertentu jadwal panennya. Kalau sudah ada rilis, pelaku usaha bisa menyesuaikan, karena ini terkait dengan janjinya dengan buyer mereka yang memesan,” sambungnya.
Karena itu, jika memang belum ada jadwal resmi yang dirilis secara luas. Maka selama itu pula para pelaku usaha kesulitan untuk bisa mengirimkan barang mereka ke daerah tujuan. “Dengan sudah adanya jadwal kapal penyeberangan akan berangkat kapan, jam berapa, maka memudahkan mereka memperkirakan barang tersebut sampai ke buyer, dengan jangka waktu berapa lama,” ujarnya.
Nelly berharap supaya sosialisasi terkait jadwal keberangkatan kapal atau operasional armada di Pelabuhan Calabai lebih dimasifkan. Terlebih Pelabuhan Calabai ini selain untuk mengangkut gula dari PT SMS, juga untuk mengirim komoditi-komoditi lainnya dari Dompu.
“Karena mereka (para pelaku usaha di Dompu, red) akan ke Sumbawa atau ke Bima itu jauh. Kalau mereka memakai pelabuhan (Calabai) itu lebih murah dan memudahkan. Tapi sekarang masih melalui Badas dan Bima,” ujarnya.
Selama ini pengiriman barang yang dilakukan oleh distributor dari Dompu membutuhkan waktu berjam-jam untuk bisa mencapai ke Bima ataupun Sumbawa. Tidak sedikit dari mereka yang harus mengeluarkan biaya lebih banyak lagi.
Maka dengan adanya subsidi tol laut ini diharapkan pengusaha yang ada di Dompu bisa lebih ringan menjual komoditinya. “Selain itu, rutenya diperbaiki. Komoditi pulau Sumbawa (khusus di Dompu) ini ada jagung, bawang, kopi, minyak kayu putih, dan lainnya. Semiua itu bisa dikirim keluar melalui pelabuhan Calabai,” pungkasnya. (rat)
