MATARAM — Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mencatat ada 10 orang peserta seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2023 lingkup Pemprov NTB, yang mengundurkan diri. Peserta seleksi PPPK yang mengundurkan diri itu terdiri dari delapan orang tenaga kesehatan (Nakes), satu orang tenaga teknis, dan satu orang formasi guru yang meninggal dunia.
Kepala BKD NTB, Muhammad Nasir mengatakan beragam alasan para peserta PPPK yang sudah lulus ini mengundurkan diri atau resign. “Yang saya tahu alasannya karena ada yang mau menjadi Caleg, aparat desa, atau mau melanjutkan bisnis orang tua,” ungkap Nasir, Jumat kemarin (16/2).
Pemprov pun tidak bisa mengisi formasi yang sudah ditinggalkan dengan orang lain, mengingat sudah mulai pemberkasan. Artinya formasi tersebut akan kosong. Adapun konsekuensi bagi peserta PPPK yang mengundurkan diri ini adalah di blacklist dari proses rekrutmen CASN selanjutnya.
“Kalau yang sudah lulus PPPK (mengundurkan diri, red) memang kita blacklist, tidak bisa mendaftar lagi tahun selanjutnya. Sama juga dengan CPNS itu, sudah kita berkas, berikan SK langsung dia mundur, ya kita blacklist langsung. Jadi tidak bisa dia mendaftar di daerah manapun karena model penerimaan pegawai ini terpusat di BKN. Data base semua ada di situ,” kata Nasir.
Lebih lanjut disampaikan Nasir, saat ini penetapan Pertek untuk PPPK tenaga kesehatan dan teknis sudah clear. Begitu juga SK Kolektif para peserta PPPK sudah berada di meja Gubernur. Tapi khusus untuk penempatan formasi guru, ada beberapa yang masih perlu dilakukan simulasi. Setelah semua itu selesai, maka peserta PPPK dapat menerima SK penempatan.
“Karena penempatan itu diserahkan ke daerah. Jadi mereka kemarin waktu tes melamar hanya ke Dinas Dikbud. Dikbud dengan BKD melakukan simulasi penempatan yang lulus PPPK. Tinggal 30 persen (belum dapat SK, red) selesai sudah. Misalnya selesai hari ini, paling minggu depan Pertek-nya keluar,” ujarnya.
Khusus untuk tenaga kesehatan dan teknis penempatan akan disesuaikan dengan formasi yang dilamar para peserta PPPK. Meski banyak peserta PPPK yang kemudian meminta untuk diubah lokasi penempatannya. Pemprov kata Nasir, tidak bisa melakukan itu, karena sejak peserta sudah mengajukan lamaran sesuai dengan formasi yang tersedia.
“Dia melamar di BKD, terus mau di Rumah Sakit Sumbawa, tidak bisa walaupun asalnya dari Sumbawa,” ucapnya.
Beda halnya dengan peserta PPPK tenaga guru, mereka hanya melamar ke Dinas Dikbud NTB. Selanjutnya Pemerintah Daerah diberi wewenang untuk mengatur lokasi penempatan para guru PPPK yang lulus ini di 260 sekolah yang tersedia. “Kalau penempatan sesuai asal tidak mungkin, kita cari yang berdekatan,” ujarnya.
Nasir menargetkan SK Penempatan dapat diserahkan pada Maret 2024. Sebab, awal pekan April Pemerintah diharuskan untuk membayar para peserta PPPK yang sudah lulus tersebut.
Sementara itu Jabatan Fungsional Analis Sumber Daya Manusia Ahli Muda BKD NTB, Ashadinata menjelaskan bahwa salah satu alasan para peserta PPPK ini mengundurkan diri, pertama karena penempatan mereka tidak sesuai dengan yang dilamar. Alasannya karena jauh dari domisili yang bersangkutan.
Mereka yang mengundurkan diri ini adalah peserta yang dinyatakan lulus seleksi PPPK 2023 sebagai cadangan 2. Artinya mereka kalah rangking, kemudian ditempatkan di lokasi yang berbeda dengan formasi yang dilamar.
“Rata-rata karena bukan pilihan mereka untuk tempat lokasi penempatan. Cuma untuk optimalisasi karena ada kekosongan mereka dialihkan kesitu. Rata-rata ditempatkan di Pulau Sumbawa, tenaga kesehatan di Manambai, sedangkan mereka domisili di Mataram,” katanya.
Nata menyebut jumlah peserta PPPK di lingkup Pemprov yang lulus tahun 2023 sebanyak 1.595 orang. Terbanyak adalah formasi untuk tenaga guru sebanyak 1.017 orang, tenaga kesehatan sebanyak 423 orang, dan tenaga teknis 145 orang. Dimana 10 orang diantaranya sudah mengundurkan diri. “SK kemungkinan besar sesuai perjanjian kerjanya 1 April 2024,” ucapnya. (rat)
