MATARAM – Gesekan antara pengemudi transportasi publik berbasis online dan konvensional bisa terjadi sewaktu-waktu bila tidak diatur dengan baik. Hal ini diungkapkan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mataram HL. Junaidi kemarin.
Di Mataram misalnya, saat ini sudah ada transportasi berbasis online seperti ojek online. Sebagian pihak menganggap angkutan bermodal aplikasi ini membuat risau angkutan kovensional. “ Awalnya hanya ada di kota besar, sekarang merambah ke Mataram. Sesuatu yang tidak bisa kita hindari, namun demikian segala sesuatu kalau tidak diatur akan terjadi kontra dan tidak kondusif. Jangan sampai menimbulkan gesekan,” katanya kepada Radar Lombok kemarin.
[postingan number=5 tag=”mataram”]
Hal ini yang harus diantisipasi oleh SKPD terkait. Jangan sampai setelah timbul konflik baru diatur. Tentu dengan aplikasi ada dampak positif dan negatifnya yang akan memudahkan masyarakat. Namun harus ada regulasi baru yang dikeluarkan Pemkot. “Karena persoalan ini bukan hanya di Mataram saja bisa saja ke dibawa ke Loteng dan Lobar. Ketika pengendara aplikasi mengantarkan penumpang ke wilayah lain,” jelasnya.
Ia mengaku telah berkoordinasi dengan Dishub Kota Mataram untuk segera menyusun regulasi terkait dengan keberadaan ojek online.
Sementara itu Kepala Dishub Kota Mataram H. Khalid mengatakan, sampai saat ini belum mengeluarkan izin resmi karena terbentur aturan yang belum ada. Pihaknya akan segera menyiapkan program pembinaan kepada jasa ojek di kota ini untuk keselamatan penumpang. “ Kami mengakui bahwa ojek bukan moda transportasi umum, keberadaan mereka karena kebutuhan sehingga kami wajib memberikan pembinaan,” katanya.(dir)
