MATARAM – Adanya temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas perjalanan dinas anggota DPRD Provinsi NTB, menjadi tamparan keras bagi lembaga wakil rakyat itu. Pasalnya, hal itu meneguhkan jika perjalanan dinas selalu menjadi masalah setiap tahun.
Sekretaris DPRD Provinsi NTB, H Mahdi menyampaikan, temuan anggaran perjalanan dinas sebenarnya tidak terlalu besar. “Yang jadi temuan itu Rp 247 juta. Malah sudah ada pengembalian Rp 108 juta,” terang Mahdi di ruang kerjanya, Rabu (19/5).
Untuk sisa kerugian negara yang sekitar Rp 130 juta, saat ini masih dalam proses pengembalian. “Ini kita punya waktu 60 hari. Itu di pos perjalanan dinas memang, ada 20 anggota, termasuk staf,” ungkap Mahdi.
Total anggaran perjalanan dinas DPRD NTB tahun 2020 sebesar Rp 27 miliar. Temuan BPK, disebabkan adanya perbedaan harga yang mencolok. “Contohnya saya nginap di Arya Duta, kalau saya langsung harganya Rp 600 ribu. Tapi kalau saya beli di Traveloka saya beli Rp 200 ribu,” jelasnya.
Menurut Mahdi, pasca sidang paripurna terkait Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK, semua jajarannya langsung dikumpulkan. Khususnya, para pendamping di lima komisi di DPRD NTB.
Langkah cepat diambil, karena memang temuan BPK harus diselesaikan dalam waktu 60 hari. Selain itu agar hal serupa tidak terjadi lagi. “Intinya, kita kumpulkan mereka agar jangan main mata. Ini agar para staf juga memastikan, dimana para anggota DPRD NTB menginap dan itu harus sesuai real cost, karena BPK sudah tahu semua standar harga hotel itu,” ujar katanya.
Mahdi memberikan atensi khusus terkait temuan BPK tersebut. Evaluasi pasti dilakukan untuk memperbaiki sistem pengawas kedepan. Sehingga, perjalanan dinas tidak terus menjadi temuan.
Harapannya, para staf di Sekretariat DPRD setempat tidak lagi bermain dengan perjalanan dinas. Mengingat, DPRD melalui sekretariat DPRD NTB telah mencanangkan zero temuan di perjalanan dinas. “Intinya, penggunaan sembarangan travel atau biro perjalanan wisata harus betul-betul yang akuntabel dan kredibel. Ini karena SOP sudah jelas, mana real cost mana lumpsum,” ujarnya.
Tidak boleh lagi ada permainan untuk mendapatkan keuntungan. Mengingat, BPK bisa mengetahuinya. “Kalau tiket pesawat sudah sulit dipermainkan. Kan BPK sudah online dengan tiket pesawat, kecuali kamar hotel. Ini kita sudah wanti-wanti untuk dilakukan perbaikan,” ucap Mahdi.
Secara umum, lanjutnya, temuan anggaran perjalanan dinas sebenarnya sudah jauh menurun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Itu artinya, ada upaya perbaikan yang terus dilakukan.
Mahdi mencontohkan, temuan tahun ini jauh lebih kecil dibandingkan tahun anggaran perjalanan dinas 2019 lalu yang mencapai sekitar Rp 800 juta. “Angka sekitar Rp 200 juta itu sangat kecil. Ini karena sistem pengendalian internal (SPI) kita di bagian keuangan sudah berjalan sangat baik akhir-akhir ini,” katanya.
Sebelumnya, anggota IV BPK RI, Isma Yatun mengungkapkan, penggunaan anggaran perjalanan dinas tahun 2020 oleh DPRD NTB menjadi temuan. “Belanja perjalanan dinas di DPRD NTB tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, seperti biaya penginapan. Biaya penginapan yang dikeluarkan lebih besar dari yang dilaporkan,” bebernya.
Temuan BPK dalam LHP tersebut, dipastikan karena memang perjalanan dinas di DPRD NTB tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Temuan tersebut harus ditindaklanjuti untuk mengembalikan kerugian negara.
Isma Yatun sendiri tidak menjelaskan secara detail dan rinci nilai kerugian negara atau temuan BPK. Termasuk berapa orang yang harus mengembalikan kerugian negara.
Ketua DPRD Provinsi NTB, Hj Baiq Isvie Ruvaeda berjanji akan menindaklanjuti temuan BPK. “Saya janji akan langsung tindaklanjuti temuan BPK. Kita juga baru dengar sekarang ada temuan itu,” ujarnya.
Isvie juga akan melakukan evaluasi internal. Mengingat, perjalanan dinas selalu menjadi temuan. “Kami juga tentu akan mengevaluasinya. Kita koreksi, kita akan perbaiki lah terkait dengan perjalanan dinas,” katanya. (zwr)
