MATARAM—Ketua DPRD Provinsi NTB, Baiq Isvie Rupaedah mengaku pihaknya telah menerima usulan dan aspirasi masyarakat, terkait sejumlah nama calon Penjabat (Pj) Gubernur NTB.
“Sudah ada lima nama (calon) Penjabat Gubernur NTB yang diusulkan masyarakat,” kata Politisi Partai Golkar NTB, Jumat kemarin (16/6).
Namun Isvie memilih enggan membeberkan siapa saja ke lima nama calon Penjabat Gubernur NTB yang diusulkan masyarakat tersebut. “Tidak etis lah kalau saya sebutkan sekarang,” terang Isvie.
Dia tidak menampik banyak figur atau tokoh yang berkeinginan menjadi Penjabat Gubernur NTB. Bukan hanya dari daerah saja, tetapi juga ada nama-nama lain yang berasal dari luar NTB, punya keinginan sama. “Dari luar daerah juga banyak berkeinginan,” ungkapnya.
Walau demikian, dia berharap nantinya pemerintah pusat dapat memilih orang asli NTB sebagai Penjabat Gubernur NTB. Pasalnya, orang asli NTB yang paling mengetahui dan memahami kompleksitas persoalan di daerah. “Harus orang daerah. Itu yang kami harapkan,” ujarnya.
Dengan begitu, orang daerah bisa mendapatkan hak menjadi Penjabat Gubernur. “Saatnya orang daerah dapat haknya,” imbuhnya.
Lebih lanjut diungkapkan, mekanisme formal usulan Penjabat Gubernur akan dimulai pada awal Juli. Dengan masing-masing fraksi di DPRD NTB akan menyampaikan usulan terkait Penjabat Gubernur. Kemudian usulan itu akan dibahas dan digodok di internal DPRD NTB.
Dari hasil pembahasan itu, akan dipilih dan ditetapkan tiga nama dalam sidang Paripurna. “Tiga nama yang ditetapkan dalam sidang paripurna, akan menjadi usulan resmi untuk disampaikan DPRD NTB kepada Mendagri,” jelas Isvie.
Sementara itu, Sekretaris Pusat Studi Kebijakan Publik dan Demokrasi (Pusdek) UIN Mataram, Dr Ihsan Hamid menilai dengan adanya agenda politik besar yakni Pemilu dan Pilkada, tentu dipastikan politik di NTB akan sangat dinamis.
Belajar dari pengalaman Pemilu sebelumnya, berbagai permasalahan politik, sosial dan keagamaan seperti politisasi SARA, politik uang, politisasi ASN, berita Hoaks dan ujaran kebencian masih berpotensi terjadi. Terlebih NTB menurut data Bawaslu merupakan daerah dengan indeks kerawanan Pemilu tinggi.
Sedangkan publik NTB mengharapkan kondusifitas daerah di tahun politik terus terjaga, agar pembangunan dan pelayanan publik berjalan efektif.
“Sebab itu, idealnya Pj Gubernur NTB ke depan harus putra daerah. Tujuannya, agar berbagai potensi konflik politik dan sosial bisa dicegah dan hindari. Berbeda jika tokoh luar yang jadi Pj Gubernur, itu berpotensi memicu resistensi di daerah,” lugasnya. (yan)
