MATARAM – Tenaga Kerja (TK) yang terdata bakal menerima bantuan subsidi upah (BSU) sebanyak 32 ribu pekerja. Dari data yang ada hanya 27.460 pekerja lolos verifikasi dari BPJamsostek NTB dan sekitar 5000 pekerja tidak lolos verifikasi, karena sebagian diantaranya sudah menerima bantuan diluar BSU.
Kepala BPJamsostek Cabang NTB Adventus Edison Souhuwat menerangkan, untuk penyaluran BSU sementara ini masih dalam progres. Saat ini penyerahan data ke Kementerian Tenga Kerjra (Kemenaker) sudah 100 persen tinggal menunggu laporan transfer dana dilakukan Kemenaker. Data terakhir yang sudah menerima BSU sebanyak 4.315 pekerja.
“Jadi yang lolos verifikasi dari NTB sebanyak 27.460 posisi hari ini, yang sudah terverifikasi Kemenaker sebanyak 14.289. Ada 5000 pekerja tidak lolos verifikasi,” sebut Adventus Edison Souhuwat, Selasa (31/8).
Ditargetkan penyaluran BSU ini rampung hingga akhir Agustus. Namun penyalurannya di NTB khususnya Kota Mataram yang menerapkan PPKM baru tahap kedua. Tidak semua yang terdata lolos verifikasi, bahkan ada sebanyak 294 menerima bansos lain dan otomatis gugur untuk BSU.
“Mereka yang sudah dapat bantuan lain ini tidak bisa dapat bantuan BSU. Ini yang sudah masuk rekening sebanyak 4.315 pekerja, dari 14.289 yang sudah terverifikasi,” terangnya.
Data yang sudah diajukan ke pusat oleh BPJamsostek NTB ini dari 27.460 kemungkinan tidak semuanya akan lolos verifikasi dari Kemenaker. Namun tidak menutup kemungkinan semua bisa saja lolos. Sebelumnya ada sebanyak 6.206 diajukkan dan hanya 5.912 pekerja lolos verifikasi dari pusat
“Dari 27 ribu itu masih ada kemungkinan terverifikasi. Akan saya update lagi di tanggul 31 Agustus,” katanya.
Sementara itu, beberapa perusahaan yang berada diluar terdampak PPKM pun berharap ada BSU untuk pekerja mereka. Pasalnya, mereka lebih terdampak daripada daerah yang PPKM. Salah satunya seperti di tiga Gili sangat terdampak pekerjanya dan membutuhkan bantaun seperti BSU tersebut.
“Sementara belum ada info untuk hal tersebut, apakah ada bantuan lain selain dari BSU. Kita tunggu saja informasi dari pemerintah,” imbuhnya.
Sebelumnya, Ketua Gili Hotel Association (GHA) Lalu Kusnawan mengatakan, pihaknya sudah menanyakan kepada pihak BPJamsostek terkait dengan Bantuan Supsidi Upah (BSU). Namun berdasarkan SK keputusan dari pemerintah pusat hanya Mataram saja yang menerima. Padahal, diharapkan bisa diberikan secara menyeluruh, tidak hanya pada wilayah PPKM saja.
“Apa pun bentuknya bantuan tersebut entah itu tunai atau non tunai tetap kita butuhkan untuk karyawan,” ucapnya. (dev)
