MATARAM – Kenaikan retribusi masuk destinasi wisata Gili Tramena sudah mulai diberlakukan awal Februari ini. Untuk fast boat, Akacindo dikabarkan sepakat menarik retribusi ini langsung masuk di tiket kapal cepat.”Dengan KKB (Koperasi Karya Bahari, Red) kami sedang menjalin komunikasi,” ujar Kepala Dispar KLU Denda Dewi Tresni Budi Astuti.Dikatakannya, untuk KKB pihaknya memerlukan koordinasi yang lebih lanjut. Harapannya, agar KKB maupun pengusaha boat lainnya di luar gili bisa segera melakukan PKS (Perjanjian Kerja Sama) dengan Dispar.Sebab jika tidak melakukan PKS, penarikan retribusi terpaksa dilakukan secara manual seperti sebelumnya.”Konsekuensinya, nanti akan ada antrian lagi, ini yang ingin kita minimalisir bahkan hilangkan dengan PKS,” sambungnya.Melalui PKS, pihaknya ingin agar retribusi ini nantinya dijadikan satu dalam tiket penyeberangan seperti halnya Akacindo. Hal ini diyakini Dewi bisa mengurai antrian dan membuat wisatawan lebih nyaman saat liburan ke Gili Tramena. ”Sebab itu, kami berharap PKS ini bisa segera dilaksanakan,” katanya.Berbicara soal kajian tarif Rp20 ribu ini, tahapannya sudah jelas. Itu sudah dibahas di DPRD, bahkan sampai distujui Kemendagri. Kenaikan retribusi ini dikarenakan ingin agar Gili Tramena menjadi destinasi wisata premium.”Tentunya kami juga di dalam hal ini tidak bisa putuskan sendiri, jadi ada proses tahapan yang harus dilakukan, Kenaikan ini juga harapan kita tidak ada gejolak,” jelasnya.Kenaikan senilai Rp 10 ribu untuk wisman ini diakuinya lantaran kondisi sudah membaik. Pihaknya harus mempertimbangkan kestabilan pariwisata Lombok Utara. Kenaikan ini juga dinilainya masih tidak begitu memberatkan para wisman.”Target kami, retribusi tiket masuk di kawasan Gili Tramena di angka Rp7 miliar tahun ini,” bebernya.Penarikan Rp 20 ribu ini, kata Dewi sudah berlaku sejak 1 Februari lalu. Pihaknya juga menyesuaikan dengan cetak tiket. Awalnya dilakukan di Bapenda, namun saat ini dilakukan di masing-masing OPD.
”Kami sosialisasikan soal kenaikan ini setelah bertemu dengan kapal cepat dan lainnya,” tandasnya.Sementara itu, Ketua KKB Bangsal Sabarudin mengatakan, pihaknya akan mendukung apa pun keputusan pemerintah daerah. Termasuk nantinya mengenai wacana kerja sama tiket penyeberangan dan retribusi masuk yang akan dijadikan satu pembayaran.”Kalau itu keputusan pemerintah, KKB tetap mendukung,” pungkasnya. (rie)
