MATARAM — Pemerintah Kota (Pemkot) tetap menagih penyerahan hibah aset milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB. Karena sampai saat ini, 12 aset yang disetujui untuk dihibahkan ke Kota Mataram tak kunjung diserahkan. Padahal sudah ada surat keputusan (SK) Gubernur NTB tentang hibah 12 aset ke Kota Mataram awal September tahun lalu.
“Iya dalam tindak lanjutnya di dalam pencatatan itu harus ada berita acara serah terima aset. Itu masih dalam proses dan masih kita tunggu,” ujar Sekda Kota Mataram, Dr Effendi Eko Saswito di Mataram, kemarin (11/4).
Ke 12 aset ditunggu penyerahannya dari Provinsi NTB tentu memiliki nilai yang sangat besar. Namun Kota Mataram memastikan, bukan berpatokan pada besaran nilai aset. Melainkan pemanfaatannya jika sudah dihibahkan oleh Pemprov NTB. “Itu belum kita hitung berapa nilainya. Itu kan harus melalui kajian apraisal. Kita tidak melihat ke arah sana. Yang jelas memang ada beberapa aset yang dipinjam pakai oleh Kota Mataram itu yang kita minta untuk dihibahkan,” katanya.
Rentan dikeluarkannya SK persetujuan Gubernur NTB tentang hibah aset ini sudah cukup lama. Sehingga muncul sejumlah perkiraan mengenai mandeknya hibah aset tersebut tak kunjung diserahkan. Seperti Kota Mataram yang disebut terlalu ngotot agar 12 aset segera dihibahkan.
Tentang ini, Sekda mengatakan wajar Kota Mataram meminta kejelasan tindak lanjut hibah aset. Karena SK Gubernur sudah keluar dan setuju 12 dari 16 aset dihibahkan ke Kota Mataram. “SK-nya sudah keluar itu. Kebijakan Gubernur juga sudah jelas sebagian aset yang kita minta itu diserahkan ke Kota Mataram. Tinggal lanjutan administrasinya yang belum sampai sekarang. Ini sedang kita koordinasikan lagi,” terang dia.
Eko juga menyadari cukup banyak kesibukan yang menyita perhatian Pemprov NTB beberapa waktu lalu. Seperti gelaran MotoGP yang dipersiapkan dengan maksimal. Ditambah juga perhelatan kegiatan lainnya yang juga menyita perhatian. “Kegiatan kemarin juga cukup padat dimasing-masing daerah. Kita harus juga memahami itu. Ini kita sedang membangun komunikasi dengan Pemprov NTB,” jelasnya.
Eko juga mengatakan, dirinya tidak melihat adanya alasan politis dibalik aset tak kunjung dihibahkan. Apalagi jika dibandingkan dengan keihlasan Kota Mataram menyerahkan sejumlah asetnya berupa sejumlah SMA ke Provinsi NTB. Saat itu, Kota Mataram legowo menyerahkan asetnya dan tidak memberatkan Pemprov NTB. “Saya tidak melihat ke arah sana (politis). Tapi ini akan kta koordinasikan lagi,” jelas Eko.
Ketua DPRD Kota Mataram, H Didi Sumardi mengatakan, untuk hibah aset tersebut. Perlu komunikasi yang lebih baik antara Pemkot Mataram dan Pemprov NTB. “Saya juga sedang cari-cari waktu untuk bertemu Pak Gubernur atau Pak Sekda,” katanya.
Didi mengatakan, ke depan perlu penataan aset yang lebih baik. Karena persoalan saat ini juga imbas dari pendataan aset yang kurang baik. “Ini implikasi dari pemekaran dulu antara kita dengan Lombok Barat. Ini diantara banyak akibat pendataan aset yang dulu kurang baik,” ungkapnya.
Sebagai informasi, ada 12 aset Pemprov NTB disetuju dihibahkan ke Mataram. Kebanyakan berbentuk bangunan yang difungsikan sebagai kantor. Seperti Kantor Dinas Pendidikan, Kantor Dinas Pariwisata, Kantor Dinas Kearsipan. Lalu juga salah satu SMP di Kota Mataram. Berikutnya Lapangan Malomba Ampenan. Selanjutnya Lapangan Selagalas dan lainnya. Berikutnya adalah lahan di Taman Bumi Gora Jalan Udayana. Dari 16 aset yang diminta Pemkot Mataram. Hanya 12 aset yang disetujui untuk dihibahkan Pemprov NTB. (gal)
