TANJUNG – DPC Gerindra Kabupaten Lombok Utara (KLU) saat ini tengah diisukan sedang tidak harmonis. Hal itu lantaran banyak kekecewaan dari kader di internal terkait komposisi bacaleg Gerindra.
Di mana dalam komposisi bacaleg itu, ada beberapa kader lama tersisih dengan pendatang baru. Salah satunya Nasrudin. Ia kecewa karena ditempatkan di nomor urut 2 Bacaleg DPRD KLU Dapil Bayan. Sedangkan posisi nomor urut 1 adalah Ramedi.
Padahal sebelumnya berdasarkan kesepakatan di DPC Gerindra KLU Nasrudin akan ditempatkan di nomor urut 1. Hal ini sebagai upaya menghargai yang lebih senior. “Saya masuk di Partai Gerindra sejak tahun 2009. Artinya ikut di pemilu pertama dan ikut membesarkan partai,” ucapnya, kemarin (14/10).
Namun dalam perjalanan, ternyata apa yang diusulkan dari DPC berbeda dengan hasil yang keluar. Ia pun menuding bahwa ini akibat ulah dari Ketua Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (OKK) DPD Partai Gerindra NTB Sudirsah Sujanto. Mantan Ketua DPC Gerindra KLU itu disebut sering mengintervensi pengurus DPC. “Dia seolah-olah menjadi Ketua DPC Gerindra KLU,” sebutnya.
Sementara itu Ketua Bidang OKK DPD Gerindra NTB Sudirsah Sujanto mengatakan bahwa saat ini semua kader Gerindra harus fokus dan kompak memenangkan Prabowo menjadi Presiden RI. Jadi bukan saatnya lagi kader saling menyalahkan satu sama lain.
“Apalagi mengungkit hal-hal tidak penting. Saat ini kita fokus untuk berjuang bersama, bergerak bersama untuk menuju Gerindra menang dan Prabowo presiden,” ujar Anggota DPRD NTB Dapil Lobar-KLU ini
Sudirsah meminta agar jangan ada yang merasa tersaingi sesama kader partai. Pasalnya itu adalah kawan berjuang meraih kemenangan. Terkait tudingan Nasrudin menyebut dirinya mengintervensi pengurus DPC, Sudirsah mengaku bahwa sebagai Ketua Bidang OKK Gerindra NTB memang sudah menjadi menjadi tugas dan wewenangnya mengintervensi pengurus DPC se-NTB. “Seluruh DPC Gerindra se-NTB ini menjadi ranah saya sebagai ketua OKK,” jelas mantan Wakil Ketua DPRD KLU ini.
Hanya saja soal menentukan nomor urut bacaleg, itu tidak pernah ia lakukan. Sebab itu bukan menjadi wewenangnya. “Penentuan nomor urut itu adalah wewenang dari DPP bukan dari DPD. Buktinya Salitep diajukan nomor urut 1 itu bisa di nomor 2 sekarang di Dapil 2 (Gangga). Itu artinya semua kewenangan itu ada di wewenang DPP,” ungkapnya.
“Saya ini ketua panitia seleksi DPRD se-NTB dan Ketua OKK DPD Gerindra NTB. Boleh ditanyakan. Saya tidak pernah intervensi hal-hal seperti itu. Itu semua menjadi pleno DPD dan diusulkan ke DPP. Kemudian yang memutuskannya adalah DPP,” pungkasnya. (der)
