MATARAM – Kendaraan dinas (Randis) roda dua dan empat banyak ditemukan tidak memiliki STNK. Ini dketahui Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Mataram. Namun sayang, para Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak ada yang dikenakan sanksi.
Kepala BKD Kota Mataram, HM Syakirin Hukmi mengatakan, para ASN yang membawa randis telah didata ulang. Pemeriksaan meliputi kelengkapan surat serta fisik kendaraan. Hal ini, untuk menghindari kecurangan ASN yang menggunakan fasilitas negara.
“Tim sudah turun. Yang paling mendominasi kehilangan STNK. Mereka diminta bukti fisik kehilangan berupa surat kehilangan dari Polsek maupun Polres,” katanya, Kepada Radar Lombok, Senin kemarin, Sampai sejauh ini, pihaknya belum mengetahui berapa yang masih menunggak pajak. Mengingat belum diketahui STNK randis. Kehilangan akibat keteledoran. Banyak juga yang ditemukan hilang karena jatuh di jalan maupun kehilangan karena aksi pencurian.
Sedangkan fisik kendaraan, belum ada yang ditemukan rusak atau sengaja dirusak. Kendaraan yang diperiksa hampir merata meliputi mobil pejabat sementara Walikota Mataram, H Mohan Roliskana, Sekda Kota Mataram H Effendi Eko Saswito, mobil istri Walikota Mataram ND Kinastri Mohan Roliskana.Â
Syakirin menyebutkan, beberapa randis sedang didata keseluruhan. Ia meminta, dinas terkait juga menyampaikan laporan secara utuh. Ini dilakukan untuk mengetahui kondisi randis serta mencegah penyelewengan seperti dirusak, digadai dan dijual.
“Sampai sekarang belum ada ditemukan pejabat yang menjual atau menggadai kendaraan. Yang hilang sudah disidang tim terpadu,” tegasnya.
Beberapa dinas yang jadi tempat terbanyak randis telah dipantau dan terdata. Seperti Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud), Dinas Perdagangang, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Sekretariat DPRD.
Terpisah Ketua Komisi II DPRD Kota Mataram HM Zaini mengatakan, permasalahan Randis selama ini selalu jadi polemik. Bahkan, temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) setiap tahun saat dilakukan audit aset.
“Kita minta ada laporan secar online sehingga tidak ada lagi penyelewengan randis,” katanya.
Politisi Demokrat ini meminta eksekutif lebih selektif melakukan pendataan.eksekutif juga harus mempertimbangkan nilai ekonomis sehingga lelang bisa lebih dipercepat. Hal ini, juga bisa berdampal positif bagi daerah untuk pendapatan.
“Jangan tunggu kayak rongsokan, harga tidak sesuai dengan keadaan randis selama ini,” singkatnya. (dir)
