MATARAM – Sejumlah pejabat di Kota Mataram menerima mobil dinas baru merek Honda HRV. Total Randis baru 10 unit. Setelah ada mobil baru, mobil lama ditarik oleh Badan Keuangan Daerah (BKD).
Pembelian mobil baru ini jadi sorotan. Pemkot terkesan pemborosan anggaran. Padahal di sisi lain, honorer Kota Mataram belum menerima gaji. Misalnya sopir dan pegawai honor lainnya. Ada juga dana tunjangan kinerja daerah (TKD) ASN yang belum dicairkan.
Anggota komisi I DPRD Kota Mataram H. Ehlas SH mengatakan, pembelian Randis baru bagi kalangan pejabat eselon II terkesan memboroskan anggaran. Uang APBD senilai Rp 2 miliar diperuntukkan untuk membeli kendaraan operasional tersebut. “ Kita sudah ingatkan sejak awal, Pemkot harus pandai mengelola keuangan. Jangan hamburkan untuk pembelian Randis, karena Randis lama rata-rata masih layak pakai,”katanya kepada Radar Lombok, Sabtu (23/9).
Beberapa pejabat bahkan menggunakan mobil dinas baru sejak belum lama ini. Seperti kepala Dinas Pariwisata yang menggunakan mobil merek Honda Mobilio, serta Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang menggunakan merek Avanza. “ Semua yang diberikan rata-rata mobil baru, pengadaan tahun 2016,” kesalnya.
