MATARAM – Proses seleksi guru honorer melalui rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Provinsi Nusa Tenggara Barat diminta harus bersih dari tendensi politik praktis dan pragmatis.
“Saya mengingatkan agar rekrutmen guru honorer itu harus bersih dari tendensi politik praktis dan pragmatis,” katas Pengamat Pendidikan NTB, Dr Syafril, Selasa (27/3).
Menurut Syafril, seleksi guru honorer untuk SMA dan SMK negeri yang ada di Provinsi NTB sudah semestinya tidak dilibatkan dalam politik praktis, terlebih lagi dalam suasana pilkada seperti sekarang ini. Hal ini penting, agar kualitas guru menuju pendidikan yang bermutu dan berintegritas benar benar terwujud.
Lebih lanjut, diakuinya bahwa proses rekrutmen guru tentu dan pasti mempertimbangkan analisis kebutuhan sekaligus dilakukan secara bertahap. Meskipun jumlah guru baru belum mencukupi, jika dibandingkan dengan jumlah siswa. Asumsi rasio guru 1 berbanding 30 berdasarkan ketentuan negara dan sesuai teori pembelajaran yang efektif.
Tak hanya itu, Syafril juga meminta supaya pihak terkait harus benar- benar mempertimbangkan komptensi dan mutu calon guru yang akan diseleksi. Baginya, Keteledoran atau kelalaian proses rekrutmen ini, tidak menutup kemungkinan menjadikannya dan menimbulkan cikal bakal permasalahan pendidikan jangka panjang. Sehingga, Dikbud NTB agar jauh lebih hati – hati dalam menjalankannya.
“Jangan sampai ada terjadi keteledoran atau kelalaian dalam proses rekrutmen ini, karena ini kan bicara kualitas dan integritas,” kata Dekan FKIP Universitas Muhammadiyah Mataram (UMM) ini.
Menurut dia, menjamin integritas rekrutmen, merupakan PR besar bagi pemerintah daerah. Bagaimana tidak, hal semacam ini akan sangat mungkin rekrutmen guru tersebut syarat dengan Koruptor Kolusi Nepotisme (KKN). Oleh sebab itu, rekrutmen ini menjadi tugas berat pemerintah. Karena kalau tidak hati -, maka ada kemungkinan menghasilkan sarang koruptor.
Oleh sebab itu, Syafril menyarankan pihak Pemprov NTb untuk merancang metode rekrutmen guru yang terbuka. Sementara itu, mengenai kaitannya dengan masalah sisa guru, pemerintah daerah tidak dapat dipersalahkan. Karena, hampir semua atau sebagian besar sarjana pasti ada yang tidak memperoleh pekerjaan sesuai dengan keahliannya.
“Kita harapkan rancangan metode rekrutmen ini harus benar benar terbuka,” harapnya.
Sebelumnya, Kepala Dikbud NTB H Muh Suruji menegaskan tidak mempersoalkan terkait dengan kekhawatiran berbagai pihak bahwa rekrutmen tersebut rentan dipolitisasi. Pasalnya, proses seleksi dilakukan sebelum pilkada. Sementara SK pengangkatan dan SK mengajar akan dikeluarkan setelah pilkada.
“Saya selalu katakan, kami tidak ada urusan dengan politik. Kalau ada yang mau politisasi, ya silakan saja. Yang jelas, kami tidak ada urusan dengan politik itu,” tandasnya. (rie)
