Soal Hibah Gedung Akper, Pemprov: Tidak Benar, Belum Ada Proposal Masuk

Dr Najamuddin Amy, S.Sos

MATARAM—Gubernur NTB, Dr H Zulkieflimansyah, langsung merespon terkait wacana hibah eks gedung Akademi Keperawatan (Akper) milik Pemerintah Provinsi NTB di Sakra, Kabupaten Lombok Timur (Lotim), yang belakangan menuai penolakan sejumlah elemen masyarakat di Lotim.

Ditegaskan Gubernur, setelah pihaknya mengecek ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi NTB, ternyata hingga kini belum ada proposal yang masuk terkait hibah gedung eks Akper di Sakra, Lotim tersebut.

“Sudah seminggu ini banyak berseliweran berita tentang hibah eks gedung Akper di Sakra Lotim dari Pemda Provinsi NTB (ke Yayasan NWDI). Saya cek ke BPKAD Provinsi NTB, belum ada proposal tentang hibah itu di BPKAD. Jadi berita tersebut tidak benar,” tegas Gubernur, seperti disampaikan Kepala Diskominfotik NTB, Dr Najamuddin Amy, S.Sos, Rabu kemarin (12/4).

Disampaikan Doktor Najam, dengan telah dijawabnya persoalan wacana hibah eks Aper Lotim itu oleh Gubernur NTB. Maka hal ini sekaligus menjadi jawaban dari Pemprov NTB, kepada masyarakat yang mempertanyakan persoalan itu.

“Apalagi sekarang ini bulan Ramadan. Jangan sampai kekhusukan kita beribadah menjadi terganggu, hanya karena hal yang belum jelas kebenarannya. Buktinya setelah Gubernur mengecek ke BPKAD NTB, ternyata belum ada proposal dari yayasan (NWDI) terkait hibah itu,” jelas Doktor Najam.

Baca Juga :  Harapan Terus Mengalir, Giliran Praktisi Serikat Pekerja Dukung Doktor Najam Tampil di Pilkada KSB 2024

Kesempatan itu, Doktor Najam juga mengimbau kepada masyarakat, agar ketika ada mendengar berbagai persoalan dari media sosial (Medsos) maupun pemberitaan terkait berbagai kebijakan Pemprov NTB, untuk mengonfirmasi langsung ke Pemprov NTB.

“Jadi sekali lagi kami tegaskan, Pemprov NTB sampai sekarang belum menerima proposal dari yayasan (NWDI) terkait wacana hibah aset eks Akper Lotim. Jadi berbagai isu dan wacana yang beredar itu adalah tidak benar,” tandas Doktor Najam.

Seperti diketahui, sebelumnya berbagai elemen masyarakat menyuarakan aksi penolakan wacana Pemprov NTB yang akan menghibahkan aset eks Akper ke Yayasan NWDI. Bahkan warga memasang baliho dan spanduk berisi penolakan di depan eks gedung Akper di Sakra, Lotim. “Baliho penolakan hibah ini dipasang oleh warga Sakra,” kata Erwin Wijaya, seorang tokoh Sakra.

Demikian Kepala Desa (Kades) Sakra, Lalu Anugrah Bayu Adi, juga dengan tegas mengatakan apapun alasannya sebagian besar masyarakat Sakra tetap menolak eks Akper itu akan dihibahkan ke salah satu yayasan. Penolakan itu tidak hanya datang dari satu orang saja, melainkan disuarakan oleh berbagai elemen masyarakat.

Baca Juga :  Gubernur-Wagub NTB Bagikan Bendera Merah Putih HUT ke-78 RI

Menurut Kades Sakra, pembangunan Akper Lotim ini memiliki sejarah yang panjang. Dimana lahan tempat dibangunnya Akper tersebut, merupakan lahan warga setempat. Namun seiring waktu, tanah itu diambil alih oleh pemerintah untuk dijadikan aset.

”Mereka harus tau asal-usul tanah tempat dibangunnya Akper ini. Tanah ini punya warga Sakra. Tapi pada zaman ketika terjadi eskalasi politik, tanah itu dipinjamkan ke pemerintah. Ketika itu pemerintah tidak bisa menggaji pegawainya. Makanya  tanah itu dijual tahunan, dan uangnya dipakai untuk menggaji pegawai. Tapi entah kenapa tanah itu sekarang berubah statusnya menjadi aset,” herannya.

Hal lain yang menjadi dasar penolakan, niat awal pembangunan Akper Lotim di Sakra, adalah agar menjadi salah satu kebanggaan bagi warga Sakra. (gt/lie)

Komentar Anda