MATARAM- Pusat menunda penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) untuk Kota Mataram dan daerah lainnya karena Kota Mataram punya sisa saldo kas yang tinggi.
Anggota DPR RI Dapil NTB H. Wilgo Zaenar mengatakan, atas kondisi ini Mataram menjadi salah daerah yang DAU-nya ditunda oleh Kementerian Keuangan. Wilgo mengatakan pihaknya melakukan koordinasi dengan Menteri Keuangan melalui Dirjen Perimbangan Keuangan Daerah. Hasilnya, DAU Kota Mataram ditunda karena daerah ini masuk kategori daerah dengan kapasitas fiskal yang sehat serta perkiraan posisi saldo kas tinggi sampai akhir tahun.” Saya sudah pertanyakan alasan penundaan. Jawabannya adalah karena saldo kas masih tinggi,” kata Wilgo kepada Radar Lombok saat dihubungi via seluler kemarin.
Khusus Kota Mataram, diperkirakan posisi kas akhir sampai tahun 2016 sebelum penundaan DAU sebesar Rp 549.81 miliar. Setelah dilakukan penundaan DAU sebesar 40 persen, posisi kas berada di angka Rp 371, 59 miliar. Dengan angka sisa kas dalam kurun waktu 4 bulan termasuk dalam kategori bagus.” Meskipun dikenakan penundaan DAU, Mataram tetap punya kas yang cukup memadai,” ungkapnya.
Hal yang sama juga terjadi di daerah lain di NTB yakni KLU, Sumbawa dan Provinsi NTB sendiri. Wilgo menambahkan penundaan DAU ini tujuanya untuk mengamankan APBN-P 2016. Sifatnya juga bukan pemotongan melainkan hanya penundaan sementara.
Kalau dalam perjalanannya nanti sampai dengan akhir tahu 2016 kondisi penerimaan negara memungkinkan untuk dilakukan pembayaran, maka DAU yang tertunda akan dibayarkan secepatnya. Namun jika sebaliknya, maka penganggarannya di APBN 2017.
Dengan sisa kas yang masih tinggi, pihaknya tidak menyebutkan kalau serapan anggaran di daerah ini rendah. Kalaupun memang rendah serapannya, Pemkot pasti punya alasan kenapa dana belum terserap.” Saya kira dana ini belum terserap karena tentu pemerintah punya alasan yang logis,” terang politisi Gerindra ini.
Angggota Badan Anggara DPRD Kota Mataram Misban Ratmaji menilai sisa saldo yang tinggi di Kota Mataram itu bukan karena anggaran yang belum terpakai. Melainkan karena memang alasan penundaan DAU untuk menyelamatkan kas negara.” Kita belum bisa katakan serapan rendah, karena kita belum tahu penggunaan DAU sampai bulan Juli berapa di Pemkot,” terangnya.
Misban mempertanyakan berapa jumlah DAU yang diterima oleh Pemkot Mataram. Sampai bulan Juli 2016 sudah berapa anggaran yang dimanfaatkan. Ia menyebut angka yang disebutkan Dirjen Perimbangan daerah itu angka yang dicatat sendiri oleh pusat namun tidak dilihat kondisi di lapangan. Kalau mengacu tahun lalu, Pemkot pada akhir tahun 2015 punya Sisa Lebih Penggunaa Anggaran (Silpa). Tetapi Silpa ini ada karena ada penambahan PAD.” Tahun lalu memang kita ada Silpa,” jelasnya.
Dengan kondisi saat ini dewan belum yakin dengan angka yang disebutkan Menteri Keuangan. Sementara itu Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Mataram Yance Hendradira beberapa waktu lalu pernah menyebutkan kalau DAU yang diterima Kota Mataram pada tahun 2016 sekitar Rp 800 miliar lebih.(ami)
