MATARAM – Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi NTB, Wahyu Priyono mengungkapkan, sampai saat ini puluhan miliar kerugian daerah belum juga kembali.
Hal itu dikatakan usai acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) penerimaan dan pengeluaran dana bantuan keuangan partai politik tahun 2015 dan LHP atas pemeriksaan penyelesaian kerugian daerah semester I tahun 2016, Jumat kemarin (7/10).
Menurut Wahyu, sampai semester I per 31 Juni 2016, jumlah kerugian daerah yang belum kembali sebesar Rp 22,3 miliar. Hal ini menjadi tugas majelis Tim Penyelesaian Ganti Rugi (TPGR) Provinsi NTB. “Kita hanya pantau dan mendorong saja TPGR, karena posisi terakhir masih ada sisa kerugian daerah mencapai Rp 22,3 miliar yang belum kembali,” ungkapnya, kemarin.
Wahyu sendiri enggan menyebut kerugian daerah tersebut dari kasus-kasus mana saja belum kembali. Namun pihaknya tetap mendorong dan meminta kepada Pemprov NTB agar terus menagih kerugian daerah itu. Terkait batas waktu yang diberikan, kembali Wahyu tidak ada memberikan deadline. Mengingat, kerugian daerah selalu bertambah setiap tahunnya karena ada saja kasus baru yang ditemukan. “Misalnya seperti tahun ini, ada juga nambah kasus kerugian daerah,” katanya.
BPK terus memantau kinerja TPGR untuk menagih kerugian daerah. Jangan sampai sebuah kasus yang menyebabkan kerugian daerah tidak pernah dilakukan penagihan. Proses penyelesaian tidak boleh berhenti meski kasus baru muncul kembali.
Kerugian daerah yang belum kembali bukan hanya temuan dari BPK. Ada juga berdasarkan temuan Inspektorat, kejaksaan dan lembaga berwenang lainnya. “Intinya kita tetap pantau masalah ini sampai selesai dan memastikan ada tindaklanjutnya,” ucap Wahyu.
Sementara terkait dengan LHP atas LPJ penerimaan dan pengeluaran dana bantuan keuangan partai politik tahun 2015, Wahyu mengaku pihaknya tidak memiliki temuan yang signifikan. Namun, ada sebagian partai politik yang tidak memiliki bukti lengkap dalam penggunaan dana seperti tidak adanya kuitansi. “Tapi tidak substansial, itu hanya masalah administrasi saja,” katanya.
Dalam Laporan Kerja Pertanggung Jawaban (LKPJ) tahun 2015 Gubernur NTB, terungkap bahwa Inspektorat saja berhasil menemukan kerugian negara mencapai Rp 49,5 miliar. Namun sampai saat ini, puluhan miliar kerugian negara tersebut belum juga dikembalikan oleh pejabat di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait.
Sebagai audit internal Pemprov, Inspektorat memiliki kewenangan untuk menyelidiki potensi kerugian anggaran pemerintah akibat kesalahan atau korupsi. Total kerugian yang berhasil dideteksi sampai tahun 2015 sebesar Rp 49.575.062.961.
Kerugian daerah yang belum ditindaklanjuti akan dilakukan penarikan melalui kegiatan operasi tindaklanjut. Namun apabila tidak dapat ditindaklanjuti, maka akan dilimpahkan ke Majelis Tim Penyelesaian Ganti Rugi (TPGR) Provinsi NTB.
Wakil Gubernur NTB H Muhammad Amin yang hadir di BPK mengatakan, kerugian daerah yang belum dikembalikan akan tetap dikejar. Namun diakuinya, untuk menuntaskan semua itu tidaklah mudah. Apalagi banyak pejabat yang sudah berganti dan juga pensiun.
Meskipun begitu, pihaknya akan tetap berupaya semaksimal mungkin. Kerugian daerah memang sudah seharusnya dikembalikan. “Kita akui memang masih banyak yang belum, tapi tetap kok kita upayakan,” ujarnya usai acara.
Terkait dengan dana untuk partai politik, Wagub menilai pengelolaan dana Parpol rentan akan menjadi temuan BPK. Pasalnya, kerap kali dana yang dihajatkan untuk biaya operasional partai itu diberikan ke masyarakat.”Suka gak lengkap bukti penggunaannya, makanya rentan jadi temuan,” ucapnya. (zwr)
