MATARAM – Masa reses ketiga atau yang terakhir pada tahun 2016 anggota DPRD NTB telah dimulai sejak hari Sabtu lalu (15/10) sampai tanggal 20 Oktober.
Jumlah anggaran yang dihabiskan mencapai Rp 4,1 miliar untuk 63 anggota dewan yang saat ini aktif.Reses ketiga ini lebih banyak menghabiskan anggaran, dibandingkan reses kedua pada bulan Juni lalu yang hanya menghabiskan Rp 3,5 miliar. “Untuk yang ketiga ini total anggaran yang digunakan sebesar Rp 4,1 miliar,” ungkap Sekretaris DPRD Provinsi NTB, Mahdi kepada Radar Lombok, Selasa kemarin (18/10).
Sebanyak 63 anggota DPRD NTB melakukan reses atau kunjungan lapangan ke masing-masing daerah pemilihan (Dapil) untuk menyerap aspirasi masyarakat. Dana yang diperoleh oleh masing-masing anggota sebesar Rp 57 juta untuk kunjungan selama enam hari tersebut.
Dana tersebut harus dipergunakan untuk kegatan reses seperti makan-minum, penagdaan Alat Tulis Kantor (ATK) dan lain sebagainya. Termasuk juga untuk biaya transportasi masyarakat yang menghadiri reses.
Disampaikan, kali ini satu anggota dewan melakukan reses di 6 titik. Berbeda dengan reses kedua yang menyasar delapan titik di daerah pemilihan. “Masing-masing dapil didampingi 3 orang PNS aktif yang disiapkan sekretariat dewan untuk mengawal reses,” terangnya.
Menurut Mahdi, ditempatkannya 3 pendamping dilakukan agar kegiatan reses tidak menimbulkan permasalahan hukum. Mengingat, selama ini berkali-kali persoalan reses menyeret anggota dewan ke proses hukum karena kesalahan administrasi yang tidak disengaja.
Para pendamping tersebut akan membantu para anggota dewan menyelesaikan urusan administrasi dan dokumentasi dalam kegiatan reses yang dilakukan. Keberadaan para pendamping diyakini mempermudah kerja-kerja anggota DPRD NTB dan diharapkan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. “Ada juga tenaga non PNS, satu orang dewan punya satu tenaga pendamping non PNS,” kata Mahdi.
Untuk pendamping non PNS, ditunjuk langsung oleh anggota dewan itu sendiri. Namun Surat Keputusan ((SK) penugasan tetap harus berdasarkan tanda tangan Sekwan. “Tenaga non PNS ini membantu persiapan di titik-titik reses,” imbuhnya.
Untuk sumber dana bagi honor tenaga non PNS tetap dari APBD. Setiap hari diberikan uang saku sebesar Rp 100 ribu dan uang transportasi Rp 50 ribu. Sehingga total honor tenaga non PNS sebesar Rp 1.050.000 yang bekerja selama 6 hari.
Semua anggota dewan yang berjumlah 63 orang tidak ada yang berhalangan reses. Semuanya dalam kondisi sehat dan menjalankan reses. Sehingga jumlah pendamping non PNS juga terdapat 63 orang. “Semuanya alhamdulillah ikut reses, tidak ada yang berhalangan,” kata Mahdi.
Berdasarkan pantauan sekretariat dewan, reses sejauh ini berjalan lancar. Reses yang dilakukan kali ini untuk menyerap aspirasi masyarakat di dapil masing-masing. Kemudian bisa direalisasikan dalam APBD 2017. Apalagi dalam waktu dekat akan segera dilakukan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2017.
Sementara itu, ketua Fraksi Gerindra Daeng Hamja yang saat ini masih melakukan reses mengaku dana reses masih terbilang kecil. “Saya malah sering nombok, uang segitu bisa apa untuk bantu masyarakat,” katanya.
Hamja berharap tahun-tahun kedepan dana reses bisa lebih besar karena penggunaannya langsung dirasakan oleh masyarakat. Apalagi sudah menjadi tradisi ketika wakil rakyat reses, banyak permintaan dari masyarakat. (zwr)
