MATARAM – Kegiatan masa reses kedua tahun anggaran 2017 akan segera dilaksanakan mulai tanggal 4-9 Juni.
Dana yang akan digelontorkan untuk satu anggota DPRD Provinsi NTB lebih sedikit dibanding reses sebelumnya. Sekretaris DPRD Provinsi NTB, Mahdi menyampaikan, dana per anggota dewan yang diterima hanya sekitar Rp 48 juta setelah potong pajak. “Untuk 6 titik lokasi reses, anggaran per dewan hanya sekitar Rp 48 juta per anggota,” ungkap Mahdi kepada Radar Lombok, Selasa kemarin (30/5).
Jumlah dana reses yang diterima antara anggota dengan pimpinan dewan sama besarnya. Tidak ada kelebihan bagi pimpinan dewan daam hal melakukan reses. Anggota DPRD Provinsi NTB yang aktif saat ini berjumlah 64 orang. Itu artinya, dana yang akan dihabiskan pada reses kali ini hanya sekitar Rp 3 miliar saja. “Kalau totalnya tinggal dikalikan jatah per orang dengan 64 anggota dewan,” kata Mahdi.
Untuk reses kali ini, belum ada anggota DPRD yang mengajukan izin. Mengingat, pada reses sebelumnya beberapa kali ada anggota yang tidak mengambil reses karena mengikuti umrah ke tanah suci Mekkah.
Dibandingkan reses-reses tahun sebelumnya, misalnya masa reses ketiga tahun 2016 lalu, anggaran yang dihabiskan mencapai Rp 4,1 miliar. Dana yang diperoleh oleh masing-masing anggota sebesar Rp 57 juta untuk kunjungan selama enam hari tersebut. Dana tersebut harus dipergunakan untuk kegatan reses seperti makan-minum, snack, penagdaan Alat Tulis Kantor (ATK) dan lain sebagainya. Termasuk juga untuk biaya transport masyarakat yang mengahdiri reses. “Kita siapkan juga pegawai di sekretariat untuk mendampingi mereka reses,” ucap Mahdi.
Menurut Mahdi, satu daerah pemilihan (Dapil) akan ditempatkan 3 orang pegawai sekretariat. Ditempatkannya 3 pendamping dilakukan agar kegiatan reses tidak menimbulkan permasalahan hukum. Mengingat, selama ini berkali-kali persoalan reses menyeret anggota dewan ke proses hukum karena kesalahan administrasi yang tidak disengaja.
Para pendamping tersebut akan membantu para anggota dewan untuk menyelesaikan urusan administrasi dan dokumentasi dalam kegiatan reses yang dilakukan. Keberadaan para pendamping diyakini mempermudah kerja-kerja anggota DPRD NTB dan diharapkan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. “Tapi nanti kita sesuaikan dengan kemampuan pegawai yang ada,” ujar Mahdi.
Berdasarkan pantauan sekretariat dewan, reses selama ini berjalan lancar. Reses yang dilakukan untuk menyerap aspirasi masyarakat di Dapil masing-masing. Kemudian bisa direalisasikan dalam APBD 2017. Apalagi dalam waktu dekat akan segera dilakukan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2017.
Sementara itu, wakil Ketua Fraksi PPP DPRD NTB, Nurdin Ranggabani mengaku dana reses masih terbilang kecil. “Saya malah sering nombok, uang segitu bisa apa untuk bantu masyarakat. Tahu sendiri kan kalau kita reses banyak kebutuhan masyarakat,” katanya.
Nurdin berharap tahun-tahun kedepan dana reses bisa lebih besar karena penggunaannya lansung dirasakan oleh amsyarakat. Apalagi sudah menjadi tradisi ketika wakil rakyat reses, banyak permintaan dari masyarakat. (zwr)
