MATARAM – Adanya rencana pembangunan smelter (pabrik pengolahan hasil tambang) oleh PT Amman Mineral Nusa Tenggara (PTAMNT) di Sumbawa Barat disambut baik.
Langkah tersebut dinilai sebagai bentuk iktikad baik pengelola tambang Batu Hijau, Sumbawa Barat. Gubernur NTB, TGH M Zainul Majdi mengaku sudah mengetahui rencana baik PTAMNT tersebut. Dirinya sangat menghargai keputusan untuk membangun smelter. "Kita sudah tahu rencana itu, memang sudah seharusnya smelter dibangun," ujar gubernur saat ditanya Radar Lombok, Selasa kemarin (13/12).
Menurutnya, sudah sejak lama PTAMNT memiliki keinginan untuk membangun smelter sebelum pembelian saham dilakukan. Hal ini tentunya akan berdampak positif bagi masyarakat NTB. Tidak terkecuali bagi perusahaan sendiri yang patuh pada Undang-Undang (UU).
Setelah smelter dibangun, bukan hanya PTAMNT saja yang bisa menggunakannya. Namun perusahaan-perusahaan tambang lainnya di luar daerah juga bisa memanfaatkan smelter tersebut. "Kita dukung pembangunan smelter, kan nanti penambangan di luar NTB juga bisa diolah disini," ujarnya.
Lebih lanjut diungkapkan, gubernur sendiri terus melakukan koordinasi dengan pemilik baru penambangan Batu Hijau. Apalagi saat ini pihak perusahaan memang sangat membutuhkan dukungan dari pemerintah daerah (Pemda). "AMI kan baru selesai akuisisi, jadi terus komunikasi dengan pemda untuk amankan operasi penambangan kedepan," kata gubernur.
Saat ini PTAMNT sedang melakukan evaluasi dan penyusunan rencana kerja, baik itu jangka pendek maupun jangka panjang. Salah satunya rencana pembangunan smelter. Hal itu juga telah disampaikan PTAMNT dihadapkan komisi VII DPR-RI.
Pimpinan DPRD NTB dari partai Gerindra, Mori Hanafi juga sudah mendengar rencana pembangunan smelter. Namun, sampai saat ini pihaknya mengaku tidak pernah ada koordinasi yang dilakukan PTAMNT. "Kalau untuk bangun smelter, tidak apa-apa tidak ada koordinasi. Kami sangat senang mendengarnya," ujar Mori.
Meskipun begitu, ia sangat menyayangkan pemilik baru tidak pernah melakukan komunikasi dan koordinasi dengan DPRD NTB. Padahal, peran DPRD sebagai wakil rakyat sangat penting, meski secara aturan tidak harus ada koordinasi.
Sikap PTAMNT yang selalu berkoordinasi dengan gubernur dan mengabaikan DPRD NTB patut disayangkan. Berbeda halnya dengan pemilik lama, PT Newmont Nusa Tenggara (PTNNT) yang tetap berkoordinasi dengan DPRD. "Koordinasi itu penting, tentu kita sayangkan sikapnya. Tapi tetap kita dukung kok untuk bangun smelter, itu kan memang desakan daerah dari dulu," katanya. (zwr)
