MATARAM- Kalangan DPRD Kota Mataram meminta wali kota mengevaluasi kinerja kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T) Cokorda Sudira M. Diantaranya, permintaan disampaikan oleh politisi PKS, Ismul Hidayat. Salah satu alasannya, di banyak titik masih terdapat banyak iklan dan reklame yang kontennya mengandung pornografi. Ia mempertanyakan izin reklame yang kontroversial itu.
Ia mencontohkan, banyak reklame yang menampilkan bagian-bagian tertentu tubuh perempuan. Jika ini dibiarkan katanya, maka akan merusak generasi Kota Mataram.” Wali kota harus melakukan evaluasi kinerja kepala perizinan,” tegas Ismul.
Wali kota diminta peka terhadap kondisi sosial masyarakat. Jangan sampai karena kurangnya pengawasan lalu masyarakat nanti bertindak sendiri.” Perizinan harus memahami dan memperhatikan aturan-aturan yang ada di masyarakat terhadap iklan yang bermuatan pornografi,” ungkapnya.
Karena memakai ruang publik, maka konten reklame harus diperhatikan. Harus ada pengawasan konten. BPMP2T harus beradan di depan. Paling tidak ketika akan ada pemasangan iklan atau reklame maka izin dan contoh iklan yang mau dipasang harus ditunjukkan dulu. Jangan sampai ketika ada terjadi pemasangan iklan yang dianggap tidak pantas lantas pemerintah mengaku kecolongan .” Tidak ada alasan kecolongan. Kalau ada perusahaan advertising yang nakal diberikan sanksi,” tegasnya.
Jika ada perusahaan yang tidak memenuhi aturan dalam hal pemasangan iklan produk atau reklame, Pemkot bisa memberikan tindakan tegas berupa pencabutan izin.” Kalau ada perusahaan yang macem-macem tinggal distop izinnya,” sarannya.
Unsur pornografi dalam reklame dianggap melanggar motto Kota Mataram. Baginya tidak semua produk kecantikan itu harus menampilkan perempuan dengan pakaian terbuka. Dengan pakaian tertutup pun kalau memang produknya bagus pasti akan laku.
Ia mengatakan saat ini publik masih mengenang Kota Mataram sebagai lokasi MTQ nasional bahkan di beberapa lokasi, baliho MTQ masih ada. Jangan justru setelah pelaksanaan MTQ selesai lalu banyak muncul iklan-iklan yang mempertontonkana urat.
Terpisah, Kepala BPMP2T Kota Mataram Cokorda Sudira Muliarsa mengaku sudah berkoordinasi dengan Dinas Pertamanan agar dilakukan penertiban. “ Kita sudah koordinasi kalau ada yang menyalahi segera diturunkan,” ungkapnya.
Kalau misalnya ada ditemukan konten iklan bermuatan porno, itu tidak bisa diawasi oleh Dinas Perizinan, karena memang perizinan tidak menerima bagaimana contoh gambar yang akan dipasang. Karena pemilik izin reklame menyewakan reklamenya kepada pengusaha yang mau memperkenalkan produknya.
Sementara itu sejumlah perusahaan advertising terancam sanksi dari Dinas Pertamanan lantaran membiarkan papan reklame kosong. Selama belum ada yang sewa papan, perusahaan sebaiknya memasang iklan layanan umum Pemkot.
Di beberapa titik ada papan reklame yang dibiarkan kosong. Ini justru dianggap merusak pemandangan kota.
Hal ini disampaikan Kepala Dinas Pertamanan Kota Mataram HM. Kemal Islam secara terpisah.” Ternyata tidak semua perusahaan melaksanakan himbauan supaya yang kosong diisi dengan iklan layanan umum yang bermanfaat bagi masyarakat,” ungkapnya.
Pihaknya berjanji akan menegur perusahaan yang membiarkan reklamenya kosong. Pada bulan Oktober nanti dinas akan melakukan penertiban.” Sanksinya izin penggunaan dicabut,” tegasnya.(ami)
