SELONG – Ribuan tenaga honor kategori P2 dan P3 kembali mendatangi kantor DPRD Lombok Timur, Kamis (10/8). Mereka menuntut diakomodir dan diprioritaskan dalam perekrutan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun ini.
Mereka adalah tenaga guru kategori P2 dan P3 . Baik itu jenjang pendidikan SD maupun SMP yang berasal dari 21 kecamatan di Lombok Timur. Kedatangan mereka ke dewan mendapatkan pengawalan aparat kepolisian. Sebelum diterima perwakilan dewan, mereka berorasi di depan kantor dewan. Baru setelah itu perwakilan mereka diterima oleh komisi terkait.” Kami yang datang ke sini adalah honor kategori P2 yang merupakan eks honor K2 yang sebelumnya juga pernah tes di tahun 2013. Sebagian lagi adalah P3 yang merupakan tenaga honor yang telah mengabdi diatas 3 tahun,” terang Ketua Forum Guru Honor Lombok Timur Sunarno.
Mereka merupakan tenaga honor yang telah mengabdi di atas 10 tahun. Karenanya kedatangan mereka ke dewan tak lain untuk menyampaikan aspirasi agar mereka diakomodir dan diprioritaskan dalam perekrutan PPPK. “ Di data kami jumlah PPPK yang kategori P2 ada sekitar 700 san orang. Belum lagi tenagan honor kategori P3. Sehingga total keseluran yang sedang kami perjuangkan sekitar 2 ribu lebih yang semuanya adalah guru,” sebutnya.
Dalam waktu dekat ini mereka juga akan mendatangi Kemenpan RB untuk menyampaikan hal serupa.” Apa yang menjadi aspirasi kami bisa diperjuangkan oleh dewan terutama Pemkab Lombok Timur,” tutup Sunarno.
Sementara itu Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Lombok Timur As’ad ketika dimintai tanggapan berkaitan dengan tuntutan ratusan tenaga honor ini mengaku pihaknya tetap akan berupaya untuk memperjuangkan apa yang menjadi aspirasi mereka. Terlebih lagi di tahun ini kembali akan dilakukan perekrutan tenaga PPPK. Dimana untuk perekrutan tahun ini Lombok Timur mendapatkan kuota formasi sebanyak 793.” Sekarang kita kan tinggal menunggu seperti apa teknis pengangkatan di tahun ini. Kita hanya baru terima alokasi formasinya saja,” ungkapnya.
Dari 973 kuota formasi PPPK yang didapatkan Lombok Timur di tahun ini sebutnya sebanyak 400 formasi merupakan tenaga guru. Dan 200 formasi untuk tenaga kesehatan sisanya tenaga teknis.” Untuk pengangkatan P2 dan P3 ini kita masih tunggu teknis labih lanjut dari pusat. Untuk sementara ini kita masih belum bisa pastikan seperti apa proses perekrutannya,” ungkapnya.
Terpisah angggota DPRD Lombok Timur Huspiani mengatakan berkaitan kebijakan PPPK dari awal sedikit mengalami perbedaan. Dan perekrutan PPPK ini merupakan kebijakan pusat. Selain itu perekrutan PPPK ini juga disesuaikan dengan kebutuhan PNS di OPD tersebut.” Namun yang menjadi masalah baru terkait ada tenaga honor yang merasa di pinggirkan dan sisihkan. Kalau untuk penggajian ASN kita termasuk untuk PPPK ini insyaallah akan terakomodir,” ungkapnya.(lie)
