TANJUNG-Penundaan penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2016 Kabupaten Lombok Utara (KLU) sebesar Rp 7,21 miliar per bulan mulai September, berimbas terhadap penyesuaian sejumlah program kerja Pemerintah KLU.
Bupati KLU, H Najmul Akhyar mengatakan, imbas dari itu adalah kekurangan atau defisit anggaran sebesar Rp 12 miliar. Kekurangan itu mengharuskan dilakukan penyesuaian sejumlah program. Namun Najmul menegaskan, itu tidak berimbas pada penundaan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN). “Makanya tadi kita melakukan rapat untuk melakukan revisi rencana APBD Perubahan. Mana program yang bisa kita tunda, atau tidak kita tunda. Tapi kita carikan cara untuk menuntaskan program itu. Kita kekurangan dana sekarang, saya dengar tadi sekitar Rp 12 miliar. Apa yang bisa kita lakukan untuk menuntupi angka Rp 12 miliar ini? Fasilitas peminjaman daerah disediakan oleh negara melalui PIP (Pusat Investasi Pemerintah). Apakah kita melalui itu (PIP) atau kita punya Bank NTB. Di Bank NTB itu dua fasilitas, satu kredit infrastruktur daerah, yang kedua kita punya deposito di Bank NTB. Mana yang kita pakai untuk menutupi itu, itu yang kita bicarakan,” terang Ketua Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) Regional Bali Nusa Tenggara ini, saat ditemui usai melakukan panen perdana stroberi di Desa Santong Kecamatan Kayangan, Kamis (25/8).
Kemudian Najmul sendiri menegaskan, bahwa penundaan pembayaran DAU ini sendiri tidak ada kaitannya dengan besaran serapan anggaran Pemerintah KLU saat ini. Per tanggal 25 Agustus 2016 kata Najmul, serapan anggaran tercatat 32,58 persen. Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, maka itu masih dianggap wajar. “Kalau saya melihat dari tahun sebelumnya, saya kira ini masih wajar. Sebab apa? Sebab kita belum mengakumulasikan belanja-belanja proyek yang sedang berjalan. Ada yang Rp 8 miliar, Rp 11 miliar, Rp 7 miliar, Rp 10 miliar. Kalau diakumulasikan bisa mencapai ratusan miliar. Kalau semua diakumulasikan dan masuk ke neraca daerah, saya kira akan meningkat tajam realisasi itu,” terangnya.
Sekretaris Daerah KLU, H Suardi MH mengatakan, sesuai arahan dari bupati, tentu nantinya sejumlah program akan dilakukan penyesuaian. Mana program yang dianggap prioritas tetap dilaksanakan. “Prioritas pak bupati itu, peningkatan pelayanan dan peningkatan pendapatan,” terangnya.
Seperti diketahui, berdasarkan data yang diterima koran ini dari Bidang Akuntansi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) KLU, posisi saldo pada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) KLU per 15 Agustus 2015 mencapai Rp 173 miliar lebih dalam bentuk giro di Bank NTB. Kemudian deposito sebesar Rp 40 miliar lebih di Bank NTB serta Rp 10 miliar lebih di Bank Mandiri. (zul)
