SELONG—Program bantuan sumur bor yang diberikan Pemkab Lotim memalui SKPD terkait untuk masyarakat masih ditemukan terjadi ketimpangan. Tak sedikit keberadaan bantuan ini, manfaatnya tidak bisa dirasakan dalam jangka waktu panjang. Terkadang sampai ada yang mangkrak, bahkan sampai ada yang dicuri.
Ketua DPRD Lotim, HM. Khairul Rizal mengatakan, ketika bantuan diberikan ke masyarakat, maka keberadaan bantuan tersebut akan menjadi tanggung jawab masyarakat dan pemerintah desa itu sendiri.
Namun nyatanya, pembangunan sumur bor di beberapa tempat ditemukan terbengkalai begitu saja, seperti di Desa Pena. Di desa ini, mesin sumur bor sampai ada yang dicuri, kemudian lubangnya dijadikan sebagai tempat pembuangan sampah. Padahal biaya pembuatan menghabiskan anggaran ratusan juta rupiah.
“Contohnya di Desa Pena, itu sumur bornya dibangun di kantor desa. Tapi saya lihat, mesinnya di curi, lubangnya dipakai tempat buang sampah, dan ditutupi dengan batu,” tutur Rizal.
Masalah itu terjadi, disebabkan karena proses pembangunanya pemerintah tidak melibatkan masyarakat itu sendiri. Harusnya dinas terkait ketika melakukan pembangunan sumor bor, masyarakat setempat sepenuhnya dilibatkan. Sehingga masyarakat pun akan memiliki rasa tanggung jawab untuk melakukan pemeliharaan. “Harus mengajak masyarakat untuk ikut memberikan kontribusi didalam operasional bantuan tersebut,” terangnya.
Dalam hal ini, pemerintah sendiri hanya sebatas memberikan fasilitas bantuan saja. Namun menyangkut biaya opersional, seperti bahan bakar minyak , listrik dan yang lainnya itu sepenuhnya menjadi tanggung jawab masyarakat bersama pemerintah desa. Untuk itu masyarakat pun harus diajak berembuk menyepakati semua itu.
“Dengan itu maka masyarakat akan berembuk untuk mengeluarkan iuran biaya operasionalnya,” terangnya.
Dijelaskan, ketika program tersebut akan diberikan , khususnya bantuan semur bor terlebih dahulu harus dilakukan pengkajian. Seperti melakukan survey untuk menentukan lokasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Setelah itu baru berembuk dengan masyarakat menyangkut pemeliharan.
Jangan sampai program ini hanya dijadikan sebatas proyek semata oleh SKPD terkait. Yang penting mereka sudah membangun, setelah itu ditinggal begitu saja. Dipakai atau tidak, sama sekali tidak menjadi prioritas SKPD tersebut. Cara ini dianggap suatu kesalahan yang sangat besar. “Karena ada SKPD yang penting meroyek (jalankan proyek, red),” pungkas Rizal. (lie)
