TANJUNG–Penanggulangan kemiskinan harus tetap dilaksanakan dalam semua agenda pencapaian kesejahteraan masyarakat. Termasuk juga dalam program Peningkatan Sosial Dasar Generasi Sehat dan Cerdas (GSC) yang dilaksanakan Badan Pemberdayaan Manusia Perlindungan Perempuan Keluarga Berencana dan Pemerintah Desa (BPMPPKB Pemdes).
Demikian ditegaskan Sekretaris Derah Lombok Utara, H Suardi saat membuka Workshop Koordinasi Program Peningkatan Sosial Dasar Generasi Sehat Dan Cerdas di Hotel Mina Tanjung, Selasa (4/10). Melalui acara seperti ini salah satu cara mecari sebuah solusi terhadap proses dalam penuntasan pengurangan tingkat kemiskinan di masyarakat Lombok Utara. “Penanggulangan kemiskinan tak pernah hilang dari agenda pencapaian kesejahteraan masyarakat di negeri kita ini, khususnya di Lombok Utara,” ujarnya di hadapan seluruh peserta workshop.
Disadari pula bahwa kemiskinan yang bersifat multi dimensional bukanlah sekedar masalah ekonomi keuangan yang berkaitan dengan kemampuan untuk memperoleh pendapatan maupun kemampuan membeli barang dan jasa. “Saya katakan bahwa kebijakan pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan diarahkan pada penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak dasar rakyat secara bertahap dengan mengutamakan prinsip kesetaraan dan non diskriminasi,” pintanya.
Oleh sebab itu rendahnya tingkat kesehatan dan pendidikan pada rumah tangga miskin merupakan tantangan utama yang harus dihadapi Indonesia dalam penanggulangan kemiskinan. Ia berharapan kedepannya melalui program Generasi Sehat dan Cerdas (GSC) merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan dapat meningkatkan kualitas layanan sosial dasar khususnya bidang pendidikan dasar dan kesehatan ibu dan anak dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat Desa. “Semoga dengan adanya kegiatan workshop ini semua tantangan ke depan dapat kita hadapi dengan baik, sesuai dengan mekanisme program yang berlaku, sehingga tujuan program dapat tercapai,” harapnya.
Sementara itu, Sekretaris BPMPPKB Pemdes Lombok Utara, Titik Hidayati mengatakan, kegiatan ini merupakan implentasi dari UU Desa, sehingga ini difokuskan pada bidang pendidikan dan kesehatan, serta dikaitkan dengan pemberdayaan masyarakat Desa. Hal ini merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan dasar, dan bagian pembinaan serta pengendalian kegiatan bagi pelaku pelaksanan program di desa dan kecamatan. (flo)
