MATARAM—Kepolisian Daerah (Polda) NTB akan pro aktif menjamin keberadaan lahan terkait investasi.
Kapolda NTB Brigjen Pol Drs Filri, M.SI mengatakan, sebelumnya dirinya selalu mendengar NTB adalah daerah yang sedang berkembang. Itu ditandai dengan banyaknya investasi yang masuk. Tetapi ada kekahwatiran tentang jaminan dan kepastian hukum terkait keberadaan lahan di NTB. Untuk itu, Ditreskrimum Polda NTB menurutnya harus bergerak dan tampil di masyarakat. " Ditreskrimum harus bergerak dan jangan menunggu laporan masyarakat terlebih dahulu," ujarnya kemarin.
[postingan number=3 tag=”lahan”]
Ia kemudian meminta kepada Ditreskrimum untuk bekerja sama dengan beberapa pihak,misalnya dengan badan penanaman modal daerah. Kepolisiann harus aktif dengan bertanya terkait dengan dimana saja akan dilakukan pengembangan di NTB dalam rangka penanaman modal. Ini bertujuan untuk mengetahui apakah di lokasi tersebut ada sengketa lahan yang sedang terjadi. " Jadi pelajari mentahnya, mapping (pemetaan, red) wilayahnya. Apakah ada sengketa lahan disana atau tidak. Jangan menunggu laporan masyarakat saja," ungkapnya.
Nantinya jika menemukan di satu lahan ada dua atau tiga sertifikat, kepolisian diminta untuk langsung memastikan keabsahan sertifikat itu. Caranya dengan koordinasi dan bekerja sama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN). " Tanya ke BPN yang mana sih yang benar. Buat surat permohonan keterangan asli. Begitu ketahuan yang asli itu satu, maka yang dua harus diberhentikan," imbuhnya.
Hal ini ditegaskannya harus dilakukan kepolisian. Karena tugas kepolisian adalah memberikan jaminan dan kepastian hukum bagi masyarakat. " Kalau itu terwujud, maka investor pasti akan masuk ke NTB," tegasnya.
Dengan masuknya investor ini, Firli mengatakan roda perekonomian juga akan bergerak. Jika itu terjadi, maka peningkatan kesejahteraan rakyat tidak akan mundur. " Itu tugas negara, tugas negara yang diemban oleh polisi. Untuk memberikan kepastian keamanan dan hukum bagi masyarakat," tandasnya.(gal)
