MATARAM – Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasat Pol-PP) Provinsi NTB, Lalu Dirjaharta mengaku kesulitan bisa bekerja maksimal.
Pasalnya, jumlah personil yang ada dengan beban kerja sangat tidak sebanding. Saat ini, jumlah total Pol-PP Pemerintah Provinsi NTB hanya 135 orang. Jumlah tersebut akan berkurang karena 7 orang akan pensiun dalam waktu dekat. "Kita kekurangan sekitar 60 orang, harus ada penambahan personil. Harapan kita sih kalaupun tidak ada rekrutmen personil baru, BKD bisa memindahkan PNS ke Pol-PP," ucap Dirjaharta kemarin. Menurut Dirjaharta, banyak Pol-PP yang bertugas di pos-pos tertentu seperti Pendopo. Belum lagi di tempat-tempat yang lain, akibatnya seringkali akan terjadi kekurangan personil apabila ada tugas-tugas yang sifatnya mendesak atau tiba-tiba.
Mantan Kepala Biro Pemerintahan itu menyampaikan, jumlah personil yang ideal setidaknya paling sedikit 200 orang. Dari jumlah tersebut, sekitar 60 personil benar-benar menjadi pasukan inti yang tidak diberikan tugas-tugas luar seperti menjaga pos. "Kita juga harus punya pasukan inti, sekitar 60 orang lah," katanya.
Dengan kondisi saat ini, sudah sewajarnya Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Latihan (BKD-Diklat) memberikan penambahan personil. Dirjaharta yakin, banyak PNS yang siap menjadi Pol-PP. Selain itu juga, tidak ada alasan bagi seorang PNS menolak tugas.
Dia mengingatkan agar secepatnya ada penyelesaian masalah ini. Dirinya selaku Kasat baru memiliki banyak Pekerjaan Rumah (PR). "Kan ini bulan puasa, jadi kita sangat butuh personil juga saat ini," katanya.
Penertiban aset juga masih menjadi pekerjaan yang belum tertuntaskan. Dirjaharta mengakui, masih banyak aset-aset yang harus segera ditertibkan agar daerah tidak mengalami kerugian.
Belum lama ini, Satpol-PP menertiban aset di Gili Air. Penertiban pada masa Kasat Pol-PP Ibnu Salim tersebut menyisakan persoalan. Sampai saat ini pihaknya masih kebingungan membersihkan sampah. "Makanya bingung kita, tapi sudah kita koordinasi ke BPKAD. Tinggal menunggu solusi dari ja sih sekarang. Memang kita agak kesulitan, mau dibuang kemana material sebanyak itu," katanya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi NTB, H Rosiady Sayuti selaku komandan Pegawai Negeri Sipil (PNS) belum bisa memutuskan lansung. Permintaan. Kasat Pol-PP untuk penambahan personil tentunya sangat wajar. "Nanti lah kita lihat dulu," jawabnya singkat usai shalat Zuhur di Musholla Kantor Gubernur. (zwr)
