MATARAM – Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB mencatat pada bulan Oktober 2023 NTB mengalami inflasi di angka 2,66 persen, lebih tinggi dari angka inflasi nasional tercatat sebesar 2,56 persen. Inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan dengan kenaikan indeks pada Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau sebesar 4,47 persen.
“Sumbangan terbesar inflasi di NTB pada Oktober adalah beras dan cabai,” kata Kepala BPS NTB Wahyudin.
Di tengah inflasi NTB yang semakin maju melaju di angka inflasi rata-rata nasional, Penjabat Gubernur NTB HL Gita Ariadi ‘bergerilya’ ke desa- desa dengan program Jumat Salam. Hanya saja, program Jumat Salam Peje Gubernur Lalu Gita dikritik mahasiswa, karena dinilai gagal mengendalikan laju inflasi yang semakin melaju.
Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi Bisnis (FEB) Universitas Mataram, Soleh Hambali mengingatkan Penjebat Gubernur NTB HL Gita Ariadi untuk sebaiknya fokus melaksanakan tugas utamanya yang diberikan Presiden Jokowi melalui Mendagri, salah satunya adalah fokus mengendalikan inflasi di daerah.
“Pj Gubernur terlalu fokus pada membangun citra lewat Jumat Salam dan Jumat Belondong yang secara substansial tidak memiliki keterkaitan langsung dengan tugas-tugasnya sebagai Pj untuk menjaga laju inflasi, menguatkan keamanan dalam pelaksanaan Pemilu,” kata Soleh Hambali, Jumat (3/11).
Justeru kata Soleh, Pj Gubernru malah sibuk urus bagaimana ASN dan sekolah-sekolah Belondong atau pakai sarung dan juga Jumat Salam terkesan hanya formalitas belaka yang tidak menyelesaikan persoalan yang ada. Terkesan perangkat daerah hanya turun tidak memahami apa yang akan dilakukan terhadap berbagai persoalan di desa.
“Kalau hanya cari masalah di desa dan lihat potensi desa, cukup bersurat saja ke desa desa, apa lagi tidak jelas seperti apa tindak lanjut terhadap masalah dan potensi desa tersebut. Ini yang disebut program Sabut Citra,” kritiknya.
Soleh mengkritisi kinerja Pj Gubernur NTB yang lebih fokus blusukan dibanding menekan angka inflasi di NTB yang sudah lebih tinggi dari angka nasional. Di mana ini BPS telah merelease inflasi NTB lebih tinggi dibanding nasional.
“Harga beras makin mahal, malah kok Pj Gubernur bahagia, nyanyi sana sini,” cetusnya.
Soleh berharap Mendagri segera melakukan evaluasi terhadap kinerja Pj Gubernur NTB Lalu Gita yang dinilai tidak bekerja serius melaksanakan tugas dari pemerintah pusat, salah satunya pengendalian inflasi sekaligus mempersiapkan pengamanan pemilu.
“Padahal tugas yang diberikan negara untuk menekan laju inflasi. Bukan sibuk keluyuran tanpa ada solusi kongkrit,” ucapnya.
Sementara itu, Kepala Biro Perekonomian Setda NTB H Wirajaya Kusuma menyatakan bahwa ikhtiar Pj Gubernur NTB selama beberapa waktu ini dalam koridor yang tepat on the right track dalam menjaga inflasi di NTB.
“Angka inflansi NTB sekarang ini berada pada keadaan masih normal. Hal ini dibuktikan dengan stok pangan aman dan daya beli masyarakat masih terjaga dengan baik,” terangnya.
Wirajaya menjelaskan bahwa bulan Oktober 2023 inflasi year on year sebesar 2,66% sedangkan nasional 2,56%, hanya lebih tinggi sedikit 0,10% dari nasional. Membaca angka inflasi ini terhitung relatif masih terkendali, artinya daya beli masyarakat masih bagus. Kendati demikian Pemprov NTB bersama Pemerintah Kabupaten/Kota terus berupaya melakukan pengendalian inflasi melalui program 4K, yaitu menjamin ketersediaan stok, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi dan komunikasi efektif.
“Pemprov NTB bersama TPID Kabupaten/Kota terus bersinergi dan berkolaborasi menjaga agar angka inflasi terjaga sesuai target. Target angka inflasi naional maupun Pemprov NTB sebesar 3 plus minus 1 persen,” sebutnya.
Sementara itu, mengenai program Jumat salam, Wirajaya menyebut jika program itu juga ikhtiar melihat dan memastikan secara langsung kerersediaan pangan, daya beli masyarakat dan diaertai gerakan pangan dan pasar murah bekerjasama dengan TPID kabupaten/ kota dan Dinas Ketahanan Pangan setempat.
“Program Jumat Salam juga menjadi ikhtiar dalam pengendalian inflasi daerah,” pungkasnya. (luk)
