MATARAM – Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Suharso Monoarfa meminta pemerintah daerah (Pemda) untuk lebih berperan melindungi nasib petani tembakau.
Hal itu disampaikan saat mengunjungi Provinsi NTB, Jum’at kemarin (9/9). Kedatangan Suharso Monoarfa ke NTB dihajatkan untuk melihat langsung kondisi para petani. Apalagi NTB selama ini sudah dikenal sebagai penghasil tembakau virginia berkualitas, terutama di Kabupaten Lombok Timur dan Lombok Tengah. “Kedepan peran pemda harus lebih kuat untuk melindungi petani,” ujarnya usai menggelar pertemuan dengan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi NTB H Rosiady Sayuti.
Peran pemda dinilai sangat penting, apalagi isu tembakau selama ini terus dihantui oleh kepentingan industri dan juga kesehatan. Penguatan melalui regulasi tentunya bisa menjadi langkah konkrit pemda dalam melindungi nasib petani.
Tidak hanya itu, Pemprov NTB juga diminta memperluas areal tanam tembakau. Pasalnya kualitas tembakau NTB telah diakui dunia. Semakin banyak jumlah produksi tentunya juga bisa meningkatkan perekonomian masyarakat. “Tapi perkuat juga dari sisi transaksi penjualan,” ucap Suharso.
Para petani diminta untuk tidak perlu khawatir dengan berbagai isu yang berkembang. Meskipun dari sisi kesehatan banyak yang menentang, namun anggap saja hal itu sudah biasa karena memang bukan merupakan isu baru adanya perlawanan dari sisi kesehatan.
Salah satu yang menjadi perhatian Suharso adalah adanya perbedaan harga tembakau antara di NTB dengan di Pulau Jawa. Ia sendiri masih tidak mengerti apa penyebab adanya perbedaan harga yang begitu mencolok tersebut. “Saya tidak mengerti soal perbedaan harga, kenapa disini lebih murah dibandingkan di Jawa, apalagi harganya terpaut cukup jauh?,” ungkapnya.
Oleh karena itu, kedatangannya ke NTB kali ini untuk mendapatkan data dan informasi secara langsung tentang kehidupan petani. Menyerap informasi lansung dari petani tentunya sangat penting. Dengan begitu bisa dijadikan bahan masukan untuk kebijakan presiden kedepannya.
Selain akan mendengarkan aspirasi para petani tembakau, dalam kunjungannya tersebut Suharso memastikan wacana kenaikan harga rokok hingga mencapai Rp 50 ribu merupakan pepesan kosong. “Harga rokok tidak akan naik begitu, gak ada itu,” tegasnya menepis berbagai informasi yang berkembang selama ini.
Sampai saat ini, masih beredar informasi harga rokok akan dinaikkan berkai-kali lipat. Bahkan rencana kenaikan tersebut telah beredar bersama jumlah kenaikannya. Namun Suharso memastikan semua itu tidak benar.
Penguatan peran pemda untuk melindungi nasib petani tembakau mendapat dukungan dari wakil rakyat di Udayana. Anggota DPRD NTB dari Dapil Lombok Timur, H Burhanudin mengatakan, peran Pemda selama ini memang masih lemah. Terutama dalam hal distribusi hasil produksi.
Menurut Burhanudin, harga penjualan tembakau hanya ditentukan oleh perusahaan setelah kompromi dengan petani. "Disinilah peran pemda sangat penting, kenapa tidak ada regulasi yang menentukan harga itu," ucapnya.(zwr)
