KPPU Didukung Usut Pembelian Tembakau Virginia

DIUSUT: Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) akan menyelidiki dugaan monopoli dan persaingan tidak sehat dalam praktek pembelian tembakau Virginia (dok/ Radar Lombok)

MATARAM – Akademisi Universitas Mataram, Dr M Firmansyah mendukung langkah Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang akan mengusut permainan dalam pembelian tambakau Virginia oleh perusahaan.

Pasalnya, kondisi di lapangan memang terjadi ketimpangan selama ini. Menurut Firman, salah satu ketimpangan yang  nyata terjadi yaitu soal harga tembakau Virginia di NTB. Meskipun dengan kualitas tembakau  terbaik di Indonesia, namun harganya tergolong murah. “Tapi rokok kok mahal, setiap tahun harga rokok naik. Kita dukung KPPU mengusutnya,” ucap  Firman kepada Radar Lombok, Kamis kemarin (10/11).

 Harga antara rokok dengan tembakau cukup signifikan perbedaannya. Hal ini tentunya sangat ironis karena hanya menguntungkan perusahaan saja. Sementara, petani masih jauh dari kehidupan sejahtera karena biaya produksi yang tinggi tidak sebanding dengan keuntungan.

Dalam urusan produksi, petani NTB tidak perlu diragukan kemampuannya. Namun yang menjadi persoalan ketika panen. Petani tidak memiliki harga tawar dalam hal kontribusi. “Pada tataran produksi kita kuat, tapi soal distribusi kita lemah. Makanya harga yang diterima petani lemah,” ucapnya.

Kondisi ini telah berlangsung lama. Praktek pembelian tembakau Virginia dengan sistem binaan pada realitanya belum mensejahterakan petani. Pasalnya, harga yang seharusnya ditentukan oleh penjual malah sebaliknya.

Lebih lanjut dikatakan Firman, persaingan usaha antar perusahaan yang beroperasi juga patut didalami. Mengingat, dalam kasus tembakau Virginia, praktek monopoli perdagangan rentan terjadi. “Kalau KPPU sudah bilang akan usut, tentu itu pertanda memang ada dugaan penyimpangan. Mereka kan punya barometer dalam menilai sebuah persoalan,” katanya.

Hal yang sama disampaikan anggota komisi II DPRD Provinsi NTB dari Dapil Lombok Timur Bagian Selatan, H Burhanuddin. Politisi Partai Bulan Bintang (PBB) ini mengetahui betul derita petani. “Tidak banyak untung petani tembakau ini, sedikit. Kan tahu sendiri kalau petani kita walaupun masuk binaan perusahaan tapi luas yang digarap tidak seberapa,” ungkapnya.

Dalam praktek pembelian tembakau Virginia, petani binaan disuplai segala kebutuhannya mulai dari bibit, pupuk dan lain sebagainya. Hal ini di satu sisi menguntungkan tapi disisi lain merugikan. Apalagi prinsip sebuah perusahaan tentunya tidak pernah ingin rugi.

Ketua Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Lombok Timur, Burhanudin mengaku tahun ini petani tidak beruntung. Kondisi iklim sepanjang tahun 2016 sangat tidak berpihak pada petani. “Jadi kualitas tembakau ya menurun, produktivitasnya juga turun,” katanya.

Terkait dengan rencana KPPU yang ingin mengusut pembelian tembakau Virginia, ia mendukung saja selama itu berpihak pada kepentingan petani. Apalagi selama ini memang penentuan harga melibatkan banyak pihak.

Untuk tahun 2017 terangnya, akan menjadi tahun emas bagi petani tembakau Virginia. Tahun depan diprediksi hasil panen akan lebih banyak karena iklim yang mendukung. “Makanya petani akan untung kalau hasil tembakau banyak dan kualitasnya juga bagus,” ucap Burhanudin.

Praktek  pembelian yang telah lama berjalan tesebut diduga kuat melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Komisioner KPPU, Dr Sukarmi mengatakan, Pulau Lombok dikenal sebagai penghasil tembakau Virginia terbaik nomor dua di dunia. Namun realitanya,  nasib petani tembakau masih jauh dari kesejahteraan. “Ini menjadi tugas kami juga, karena ada dugaan telah terjadi kemitraan yang tidak saling menguntungkan selama ini,” ucapnya berkunjung ke Kantor Graha Pena Lombok, Rabu lalu (9/11).

Terkait hal itu, Sukarmi mengintruksikan KPPU Surabaya untuk melakukan penyelidikan. Petani tidak boleh dirugikan oleh ulah perusahaan yang hanya mau menang sendiri. “Saya tugaskan KPPU Surabaya dalami masalah tembakau ya,” perintahnya.

Dijelaskan, dalam sistem kemitraan haruslah saling menguntungkan. Apabila selama ini perusahaan menentukan harga seenaknya dengan bermain melalui grade, maka hal itu harus dicermati dengan baik. “Kita harus kaji siapa yang tentukan harga, apakah ada surat tertulis. Petani binaan nasibnya bagaimana, apakah benar untung atau hanya perusahaan yang untung?. Semua akan kita dalami, sekali lagi saya minta KPPU Surabaya untuk memprioritaskan masalah ini,” ujarnya. (zwr)

Bagaimana reaksi anda ?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid