MATARAM – Petani di NTB mulai khawatir terkait kebijakan pemerintah yang berencana menyetop atau mencabut subsidi tiga jenis pupuk yang selama ini bersubsidi, seperti ZA, SP35 dan Ogranik Granula mulai 1 Juli 2022. Pasalnya, di tengah
“Pennghapusan subsidi pupuk akan menaikkan biaya produksi. Sementara pertumbuhan ekonomi baru akan menggeliat. Jadi semakin terpuruk kondis petani, di tengah situasi cuaca buruk sekarang ini,” kata salah seoran petani Sahmimuddin, kemarin.
Ia menyesalkan adanya wacana Pemerintah soal pencabutan subsidi beberapa jenis pupuk bagi petani. Menurutnya kebijakan tersebut tidak berpihak dan akan sangat memmberatkan para petani. Terlebih beberapa waktu lalu petani sempat kesulitan menemukan pupuk, baik subsidi maupun non subsidi di pasaran. Kendati selama ini dampak subsidi pupuk tidak seberapa dirasakan para petani. Hanya saja, ketika pupuk bersubsidi masih saja terjadi kelangkaan pupuk di beberapa daerah dalam tahun terakhir ini. Apalagi dengan wacana pencabutan pupuk subsidi beberapa pupuk otomatis menambah beban bagi para petani.
“Tetapi baik yang bersubsidi maupun yang non bersubsidi langka beberapa kali musim tanam. Begitu petani bersorak, tidak ada perhatian atau atensi dari Pemerintah. Apalagi Pemerintah Daerah, seperti tidak ada beban,” tegasnya.
Ia mencontohkan beberapa waktu lalu, ketika para petani menanam padi, harga beli pupuk mencapai Rp 1.400.000 per kwintal. Dari harganya Rp 250.000, artinya terjadi kenaikan harga pupuk yang sangat signifikan.
“Lucunya pupuk yang bersubsidi hilang dan yang nonsubsidi atau keekonomian juga hilang dipasaran dari bulan Oktober tahun lalu,” katanya.
Sementara itu, Ketua Gabungan Kelompok Tani Gotong Royong di Desa Batunyala, Kecamatan Praya Tengah, Lombok Tengah Rahmat mengatakan pencabutan subsidi pupuk tidak jadi masalah besar bagi petani. Yang jadi masalah adalah langkanya pupuk tersebut. Karena antara petani dan Pemerintah tidak kompak kapan memulai menanam dan kapan seharusnya pupuk tersebut disalurkan.
Dikatakan Rahmat, para petani masih terlalu bergantung dengan program subsidi pupuk yang dicanangkan oleh Pemerintah. Begitu juga Pemerintah terlalu memanjakan petani dengan pendistribusian pupuk tersebut. Sehingga sangat sulit untuk mengubah pola pikir petani untuk mandiri. Akibatnya para petani belum siap untuk menghadapi program “go green” yang digaungkan Pemerintah.
Sebenarnya, diakui Rahmat, penyaluran pupuk subsidi sudah sesuai dengan kebutuhan petani. Apalagi akses pembelian pupuk bersubsidi pun juga sudah dipermudah. Dimana para petani dimasing-masing kelompok tani yang menampung mereka. Sudah ada regulasi tentang cara pembelian pupuk bersubsidi yang digelontorkan Pemerintah.
“Saya mendukung langkah Pemerintah untuk mencabut subsidi beberapa jenis pupuk yang dialokasikan kepada petani,” katanya. (cr-rat)
